Newmont Versus Kemutar telu Center

Taliwang, KOBAR

Selasa (28/7) kemarin mungkin hari pertama bagi Senior Manager Eksternal Relation, PT.NNT, Arif Perdana Kusuma datang mengunjungi DPRD. Petinggi NNT ini memboyong sejumlah pejabat Newmont lainnya seperti, Manager Comdev, H. Wagimin Sastrahadi serta, H. Lalu Mahfi, Manager Govermant Relation (Govrel) untuk melakukan silaturrahmi sekaligus menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD beserta jajaran.

Pertemuan khusus itu berlangsung di ruang rapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Pantauan wartawan dari pertemuan itu, cukup banyak hal yang dibahas kedua belah pihak. Mulai soal divestasi, program Comdev, komitmen PT.NNT mengenai kelanjutan tambang, soal Scrap hingga hubungan NNT dan pemerintah daerah yang sempat terganggu. Meski tidak secara eksplisit menyebut sejumlah masalah yang dihadapi kedua belah pihak, akan tetapi Arif mengaku hubungan pemerintah daerah dan NNT akhir-akhir ini kurang baik. Selain soal Divestasi saham, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang belum bisa terkomunikasi dengan pemerintah. “Kita sendiri merasakan bagaimana hubungan pemerintah dan NNT yang tidak seperti dulu. Karena itu, kami berkomitmen untuk membangunnya kembali,” ujar Arif.

Masalah kisruh Divestasi saham yang berujung ke proses tuntutan pemerintah RI di sidang arbitrase praktis sempat membuat hubungan dua pihak memanas. Belum lagi tuntutan pidana yang dilayangkan pemerintah KSB terhadap Newmont lantaran menciderai proses Devestasi dengan kondisi saham yang tidak clean, artinya masih dalam status gadai. Belum usai soal itu, rekomendasi ijin pinjam pakai lahan operasi NNT juga disebut-sebut dampak dari kisruh divestasi tadi, tak kunjung keluar hinggga kini. Tidak hanya soal divestasi, mengenai pro kontra bagi hasil pajak penerangan jalan, hingga berbagai kebijakan strategis pemerintah seperti hak pemerintah atas pengelolaan scrap hingga soal minimnya pendapatan daerah dari keberadaan tambang di luar royalty juga memicu ketegangan antar keduanya.

Kendati demikian, Arif Perdana menjelaskan bahwa akan berusaha mengkomunikasikan segala hal dengan pemerintah dan DPRD mengenai kegiatan operasi pertambangan maupun dampaknya yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebut saja program Comdev, ketenagakerjaan hingga soal scrap.

Sementara Manager Comdev, Wagimin Sastra Hadi menambahkan pelaksanaan program Comdev PT.NNT akan diupayakan kembali untuk dikomunikasikan bahkan dipresentasikan kepada pemerintah dan DPRD untuk rencana tahun 2010 mendatang. Wagimin menyebut, untuk tahun 2009 ini, ada 72 item program Comdev dilaksanakan di lingkar tambang dengan presentase realisasi baru 46 persen sisanya akan tuntas Desember mendatang ditambah proyek yang sifatnya insidentil.

Sedangkan Manager Govrel menyampaikan renggangnya hubungan pemerintah daerah dan NNT sering kali terjadi lantaran perbedaan pandangan soal posisi NNT dengan pemerintah terutama yang berhubungan dengan Kontrak Karya (KK). Sebut saja, bagaimana status kawasan hutan lintas Sekongkang Maluk yang kini tengah dibangun jalan. Pemerintah meminta NNT untuk membantu merampungkan jalan itu lantaran minimnya kemampuan APBD kita. Akan tetapi, kata L. Mahfi, ada kesepakatan baru yang sudah dibangun antara NNT dan Pemda, yakni, mengenai penjulan scrap. Menindak lanjuti MoU lama, seluruh hasil penjualan scrap nantinya akan murni disetor ke kas daerah, setelah dipotong biaya operasional dan pajak. Hanya saja, pengelolaan dan penjualan masih dilakukan NNT. “Pemerintah KSB telah melayangkan surat kepada kami perihal bantuan pembangunan jalan itu. Akan tetapi, kami terbentur dengan status kawasan yang masih masuk dalam konsesi tambang. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Newmont di dalam kawasan konsesi musti memiliki ijin karena konsekwensinya berat. Jadi ada perbedaan pemahaman soal status lahan antara kami dan pemerintah,” katanya.

Sejumlah anggota DPRD mengapresiasi harapan dan pemaparan pejabat Newmont itu. Hanya saja, anggota dewan yang terdiri dari lintas Komisi itu berharap komitmen NNT untuk menjalin hubungan yang baik dan program pengembangan masyarakat musti terencana dengan baik serta atas koordinasi dengan Pemda serta DPRD, bukan program muncul lantaran pressure atau tekanan pihak tertentu. “Kami harap Comdev itu dibuat terencana atas koordinasi dengan pemerintah, tidak muncul lantaran hanya karena ada Presure atau tekanan pihak lain. Kami juga berharap Newmont tidak mempersempit makna area lingkar tambang sebatas Maluk Jereweh dan Sekongkang. Harus ada asas pemerataan agar seluruh kecamatan di KSB bisa merasakan dampak dari keberadaan NNT, terutama daerah terisolir,” tandas, Mustakim Pattawari, anggota Komisi II.

Lain lagi, M. Saleh dan Mancawari, anggota dewan ini meminta management Newmont bisa melaporkan seluruh perijinan mengenai penjualan scrap berikut hasil penjualannya kepada DPRD termasuk rencana program Comdev. Anggota berharap laporan itu bisa disampaikan Newmont dalam waktu singkat. “Kami ingin mendapat laporan soal segala perijinan penjulan scrap dari tahun 2006 silam hingga sekarang, MoU scrap dulu, hingga laporan program Comdev. DPRD mau agar NNT membuka soal status ijin agar nantinya tidak menjadi isu yang sulit dipertanggungjawabkan,” demikian.
(Kar)