tag:blogger.com,1999:blog-39177025745760344832024-03-19T04:05:25.916-07:00Selamat Datang Di Rumah MayaCommunity Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.comBlogger52125tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-53110682691994799572010-01-13T19:25:00.000-08:002010-01-13T19:28:50.757-08:00Pendidikan dan perubahanChavez: Pabrik-pabrik harus menjadi “sekolah”<br /><br />Oleh Ady<br /><br />Dalam pertemuan yang bertema “transformasi sosialis” pada tanggal 21 Mei 2009 yang berlangsung di komplek industri CVG Ferrominera, Puerto Ordaz, Kota Guayana, Venezuela, Chavez mengumumkan beberapa pabrik yang baru saja dinasionalisasi, yaitu lima pabrik besi dan baja yang terdiri dari Pabrik besi dan baja Orinoco, Venezolana de Prerreducidos of Caroní (VENPRECAR), Materiales Siderúrgicos (MATESI), Complejo Siderúrgico de Guayana (COMSIGUA), Tubos de Acero de Venezuela (TAVSA) dan Pabrik Keramik Caraobo. Kelima pabrik besi dan baja serta satu pabrik keramik yang dinasionalisasi itu merupakan bagian dari langkah Chavez untuk membangun sosialisme Venezuela yang berbasiskan kekuatan massa rakyat pekerja. Chavez juga menjelaskan persetujuan perundingan secara kolektif dari CVG Ferrominera dan berencana untuk membuat komplek pabrik industri besi baja dimana pabrik-pabrik yang tergabung dalam komplek itu harus berada dibawah kontrol buruh. “Mari kita mulai proses nasionalisasi untuk membangun komplek industrial ini”, kata Chavez.<br /><br /><br /><div class="fullpost"><br />Pertemuan itu dihadiri sekitar 400 buruh, 200 orang diantaranya berasal dari buruh sektor industri alumunium dan 200 orang lainnya berasal dari sektor industri besi dan baja. Chavez, sebagai presiden Venezuela, dalam pertemuan itu ia didampingi oleh beberapa menterinya yaitu Jorge Giordani, Rodolfo Sanz, Rafael Ramírez, dan Alí Rodríguez Araque serta Gubernur Guayana, Francisco Rangel Gómez.<br /><br />Untuk seluruh massa rakyat di Venezuela, khususnya mereka yang hadir dalam pertemuan itu, Chavez menegaskan bahwa perlunya menggiatkan pendidikan politik bagi buruh, ia mengatakan saat ini “setiap pabrik harus menjadi sekolah, seperti yang dikatakan Che, bahwa untuk membangun tidak hanya membutuhkan briket, besi, baja dan alumunium, namun juga, diatas semuanya, pemuda dan pemudi baru, sebuah masyarakat baru, sebuah masyarakat sosialis”. Chavez juga menegaskan kembali idenya untuk membuat sekolah-sekolah politik, seperti sekolah poltik yang ada di CVG Alcasa, dimana pengelolaannya berada di bawah kontrol pekerja dan diketuai oleh Carloz Lanz. “Saya pikir akan sangat bermanfaat jika segera dibuka Sekolah bagi buruh di Guayana, sebuah Sekolah pendidikan politik bagi buruh; dengan itu maka kita dapat memulai untuk menganalisa berbagai macam persoalan, baik mengenai sosialisme dan dunia, politik, budaya, masyarakat dan ekonomi”. Dengan sekolah-sekolah politik itu diharapkan kesadaran buruh akan meningkat. Sehingga buruh tidak hanya sekedar tahu tentang sosialisme, tapi juga paham, dan mengerti bagaimana mewujudkannya. Karena proyek besar pembangunan transisional menuju sosialisme yang terjadi di Venezuela membutuhkan partisipasi dengan penuh kesadaran massa rakyat pekerja.<br /><br />Bagi Chavez, Guayana merupakan salah satu kota penting dalam membangun sosialisme di Venezuela , di kota ini program-program sosialisme sedang dijalankan. Dan diharapkan Guayana dapat menjadi kota percontohan bagi kota-kota lainnya di Venezuela bahkan di seluruh dunia. Dengan penuh optimis Chavez mengatakan “Saya yakin bahwa Guayana dan pergerakan di Guayana…akan menjadi platform sosialisme yang besar, dalam membangun sosialisme, kelas pekerja menjadi garda terdepan, kelas pekerja sebagai pelaku utama. Dan Guayana, akan menjadi – disinilah saya melihat – sebuah sekolah Sosialis”.<br /><br />Chavez juga mengatakan bahwa pembangunan dan perencanaan proses Revolusi Venezuela ini membutuhkan partisipasi sadar dari kelas pekerja. Pidato yang dia berikan merupakan satu langkah maju, tetapi ini harus dipenuhi dan dijalankan melalui aksi-aksi konkrit oleh pekerja sendiri. Kita telah melihat berkali-kali bagaimana rencana-rencana yang telah dipaparkan oleh Chavez terkubur dan diabaikan oleh birokrasi-birokrasi pemerintah yang notabene masih merupakan warisan dari pemerintahan korup yang lama sebelum Chavez. Untuk berangkat dari pidato ke aksi, kelas pekerja Guayana dan segenap kelas pekerja Venezuela harus mengambil tanggung jawab ini.<br /><br />Kelas pekerja harus mengambil sebuah langkah tegas dan aksi yang konkrit. Komite-komite pabrik harus dipilih secara demokratis dan dapat dipanggil kembali (recall) setiap saat supaya kontrol buruh yang sejati dapat terbentuk. Manajemen dan pembukuan perusahaan harus dikontrol oleh pekerja sendiri supaya surplus-surplus produksi tidak lari ke kantong para birokrat. Kelas pekerja Venezuela harus memiliki manejemen kolektif di dalam setiap divisi dan departemen industri, yang mengontrol semua aspek produksi, termasuk pemasaran dan penjualan, guna membentuk kontrol buruh yang efektif.<br /><br />Menjelang akhir acara pertemuan itu Chavez menegaskan kembali bahwa revolusi Bolivarian yang sedang dijalankan di Venezuela ini memainkan peran yang sangat besar bagi perkembangan massa rakyat pekerja di seluruh dunia. Seluruh kelas pekerja dunia saat ini melihat dan berharap bahwa proses revolusi sosialisme yang berlangsung di Venezuela dapat mewujudkan terbentuknya Negara buruh sejati. Dengan penuh suka cita di akhir kalimat penutupnya Chavez berucap “Hidup kelas pekerja! Hidup kebebasan di Guayana! Hidup buruh! Hidup Negara sosialis! Patria, Socialismo o Muerte! Venceremos!”<br /><br />Jakarta 29 Mei 2009</div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-16335217084267139292009-08-11T09:23:00.000-07:002009-08-11T09:24:59.705-07:00BUPATI KSB SEDIAKAN TEROP UNTUK AKSI DEMONSTRASIJika kita berkunjung ke Kantor Bupati Sumbawa Barat, tepatnya di depan gedung Graha fitrah di lingkar KTC, kita akan temukan satu bangunan kecil bongkar pasang berbentuk kotak yang sengaja dipasang di lokasi tersebut. Terop yang terpasang dengan jarak 500 meter dari gedung Graha Fitrah tersebut diperuntukkan untuk para demonstran yang hendak melakukan aksi demo kepada Pemerintah Daerah. Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Bupati langsung kepada bawahannya untuk memasang bangunan tersebut. Sikap ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap berbagai dinamika masyarakat KSB yang saat ini pemikirannya sudah semakin berkembang dalam memantau pertumbuhan Kabupaten Sumbawa Barat.<br /><div class="fullpost"><br />Dengan semakin banyaknya agenda demonstrasi yang dilakukan oleh LSM yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat demokrasi dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pembangunan. Adanya demonstarsi seperti itu berarti masyarakat Sumbawa Barat telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan. Dalam pidatonya pada apel syukur tanggal 21 Juli, Bupati menyampaikan kepada para peserta apel, bahwa Bupati selalu welcome terhadap kritika-kritikan yang dilontarkan kepadanya. Jika saya sudah tidak ada yang kritik, berarti saya sudah menjadi malaikat, yang tidak pernah salah, ungkapnya dengan penuh ramah.<br />Terakhir diperbaharui ( Thursday, 30 July 2009 ) <br /><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-13619858890059092202009-08-11T07:06:00.000-07:002009-08-11T07:15:00.113-07:00Bupati : Mungkin, Demo Berhenti Setelah Saya MundurTaliwang, KOBAR<br /><br />Bupati KSB KH. Zulkifli Muhadli.SH.MM mengungkapkan, aksi Demonstrasi yang dilakukan sejumlah kelompok di daerah ini akan berhenti apabila dirinya mundur dari kursi kepemimpinan sebagai bupati. “Mungkin setelah Zulkifli berhenti atau mengundurkan diri menjadi Bupati KSB, baru aksi demo itu sudah tidak ada lagi,” selorohnya di depan sejumlah wartawan pekan lalu.<br /><br />Bupati menilai, aksi ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2005, dan ia menganggap itu hal yang biasa terjadi di daerah manapun. Asalkan, penyampaian aspirasi itu dilakukan sesuai aturan, dan tidak mengungkapkan hal yang belum jelas kebenarannya, karena itu bagian dari fitnah. “Saya siap melakukan dialog dengan siapapun, tapi jangan melakukan demo, tapi jika demo jangan minta dialog,” tegas Bupati.<br /><div class="fullpost"><br />Zulikifli muhadli berharap kepada kelompok yang sering melakukan aksi di KSB, agar tidak gampang di tunggangi oleh oknum yang memiliki kepentingan, karena hal itu tidak ada gunanya. Bahkan yang mendapat keuntungan dari aksi itu, yakni orang yang memiliki misi lain di balik aksi itu. “KSB selalu dikatakan sarang koruptor, banyak proyek bermasalah. Padahal sesuai hasil audit BPK selama ini KSB termasuk dalam kategori wajar dengan pengecualian,” aku Zulkifli.<br /><br />Dia juga mengajak, kepada seluruh LSM, Penceramah, bahkan wartawan agar selalu berpikiran positif terkait proses pembangunan di daerah ini, karena apabila fitnah selalu diungkapkan dengan terus menerus, maka itu akan dipercaya oleh masyarakat yang mendengarnya.<br /><br />“Saya takut daerah ini tidak akan maju, karena yang diungkapkan selama ini selalu kegagalan pembangunan,” pungkasnya. Ada baiknya, masyarakat selalu berpikir yang positif dan pandai bersyukur, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di daerah ini, “namun kita juga tidak lupa dengan kegagalan yang pernah terjadi,” tambahnya. (Kar)<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-63980028457530499532009-08-05T02:37:00.000-07:002009-08-05T02:40:46.586-07:00Mega Proyek Yg Selalu Dirundung MasalahPemkab Dinilai Miskin Refrensi, Banyak Syarat Tak Terpenuhi<br /><br />Sejak pertama digulirkan, program strategis yakni pembangunan 7 item mega proyek fasilitas publik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus dirundung masalah. Mulai dari soal teknis perencanaan, ijin, kualitas kontraktor serta tumpang tindih kepanitiaan. Belum lagi, persoalan tarik ulurnya penyelesaian Pasar Terminal yang berujung mundurnya penanggung jawab utama proyek tadi, semakin membuat kisah mega proyek ini seolah tak berujung. Niat tulus pemerintah untuk menyediakan fasilitas penting dan strategis untuk masyarakat Sumbawa Barat diyakini masih terus berpolemik. Persoalan utama yang mengganjal pemerintah terkait pelaksanaan mega proyek ini yakni banyak terkendala lantaran syarat perijinan seperti AMDAL dan ijin teknis lainnya. Akibatnya, satu dari 7 mega proyek yang bakal dibangun terancam dibatalkan.<br /><br />Taliwang, KOBAR<br /><br />Mega proyek Pasar dan Terminal adalah satu dari 7 item mega proyek fasilitas publik yang sudah dibangun pemerintah meski realisasi fisiknya belum tuntas 100 persen. Sementara 6 sisanya diketahui masih belum mulai dibangun lantaran harus terkendala ijin operasional serta syarat lain, seperti, Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL). Meski sudah berjalan, proyek pasar terminal masih juga Dirundung masalah. Kontraktor pelaksana proyek itu, PT. Guna Karya, kini masih menunggu usulan perpanjangan waktu guna melanjutkan kembali pengerjaannya karena masih belum disetujui pemerintah.<br /><br />Internal Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat belum juga menentukan sikap apakah usulan perpanjangan waktu yang diajukan kontraktor pelaksana disetujui atau tidak. Belum usulan itu disetujui, tiba-tiba Pejabat pembuat Komitmen (PPK) proyek pasar dan terminal ini mengundurkan diri. Dia adalah Novrizal Zain, SE. pejabat PPK alias orang yang diberi mandat untuk bertanggung jawab atas proyek ini malah enggan melanjutkan jabatan yang baru ia pegang itu tanpa alasan yang pasti. Novrizal yang terus ditanya wartawan perihal pengunduran dirinya ini, hanya menjawab santai, ia hanya ingin nyaman dan tak ingin terlibat terlalu jauh dalam urusan mega proyek itu. Rizal sapaan akrabnya, menolak menyebut alasan utama mengapa ia harus mundur dari PPK. Wartawan yang berusaha menghubungiya via hand phone juga gagal, lantaran tidak diangkat.<br /><div class="fullpost"><br />Jajaran DPRD Sumbawa Barat mengaku ikut bertanya-tanya ada apa di balik pengunduran diri Novrizal. Makanya sejumlah anggota komisi terkait berencana mengundang PU terutama Novrizal untuk diminta klarifikasi. “Kami sangat menyayangkan langkah yang di ambil oleh PPK, namun terlepas dari semua itu, kita harus mempertanyakan alasan dari kemundurannya,” kata Mustakim Pattawari, Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD KSB, kepada Pers, belum lama ini.<br />DPRD tambah Mustakim musti mengetahui alasan utama mundurnya PPK. Fakta ini menurutnya bisa saja meyakinkan publik bawah ternyata banyak permasalahan yang terjadi pada proses pembangunan salah satu item Perda 34 itu. “Kita akan segera melayangkan surat panggilan terkait soal ini,” tandasnya.<br /><br />Sebelum itu, permasalahan dalam pelaksanaan proyek pasar terminal ini sejak dulu telah muncul. Mulai dari berubahnya perencanaan, hingga adanya penambahan volume fisik. Hingga memasuki masa habis kontrak, PT. GK baru bisa menyelesaikan volume fisik di bawah 70 persen. DPRD sejak awal bukan saja mengkritisi payung hukum pelaksanaan mega proyek ini, yakni, Peraturan Daerah (Perda) 34 tahun 2007 namun juga kualitas kontraktor. Perda 34 misalnya, selain dinilai tidak sesuai masa jabatan Bupati, pencantuman anggaran masing-masing item mega proyek tadi tanpa pembahasan di DPRD.<br /><br />Meski akhirnya surat pemerintah Provinsi meyakinkan bahwa Perda 34 masih sah dan tidak bermasalah, namun pemerintah KSB masih saja dirundung masalah guna melanjutkan proyek ini. Ini terbukti, ketika sejumlah item mega proyek tadi terancam dibatalkan atau bahkan molor, akibat tidak memiliki AMDAL serta ijin yang diprasyaratkan pemerintah. Belum lagi, letak lokasi pembangunan yang tumpang tindih. Sebut saja, pembangunan Dermaga yang menelan anggaran Rp 60 milyar lebih kini terancam batal, lantaran sulit mendapat ijin. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan RSUD yang sampai hari ini pula lokasinya belum jelas karena diusulkan untuk dipindah lagi. Demikian juga halnya dengan pembangunan Bendungan raksasa Bintang Bano, meski Detail Enggenering Disain (DED) telah dituntaskan dan bahkan pemerintah telah membentuk tim Management Konstruksi (MK) proyek tadi, namun hingga kini belum pasti kapan fisik proyek ini mulai dibangun.<br /><br />Bupati KSB, KH. Zulkifli Muhadli, SH. MM kepada wartawan di berbagai kesempatan mengakui kelemahan pemerintah dalam pelaksanaan mega proyek ini. Mulai dari tak adanya AMDAL, sulitnya mendapat ijin hingga pindahnya lokasi pembangunan salah satu mega proyek itu.<br /><br />Tokoh akademisi NTB, yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, H. Agusfian Wahab, SH menilai pemerintah KSB memiliki referensi yang miskin terkait pelaksanaan mega proyek ini. Miskinnya referensi itu terlihat mulai dari tahapan perencanaan, membuat payung hukum hingga tahapan pelaksanaan. Dalam perspektif hukum, pemkab KSB membuat perencanaan mega proyek ini secara parsial hanya atas kepentingan pemerintah saja, namun tidak mengakomodir pihak lain yang justru paling berkepentingan. Seharusnya, pemerintah KSB terlebih dahulu melakukan uji kelayakan dan uji publik, sebelum ini direncanakan atau dilaksanakan. Sebab, publik di sini adalah obyek sasaran kebijakan. Agusfian lebih melihat bahwa kebijakan mega proyek ini memiliki filosofi politik ketimbang sosial. Ini bisa dilihat dari tahapan terbitnya Perda tadi tanpa pelibatan pihak yang justru berkepentingan. “Fakta yang terjadi dalam mega proyek ini bukan semata-mata kelalaian pemerintah, tapi lebih pada kesengajaan. Perda juga tidak mengakomodir banyak kepentingan atau kajian teknis perijinan dan aspek sosial serta ekonomi. Karenanya, langkah yang harus dilakukan pemerintah yakni, hentikan mega proyek ini dan kembalikan ke keadaan semula,” tandas, Agusfian berbicara kepada media via selularnya, Minggu (2/8).<br /><br />Hingga berita ini diturunkan, pemerintah setempat masih belum memulai pembangunan sejumlah mega proyek kecuali pasar dan terminal. Mega proyek yang sampai hari belum dibangun yakni, Dermaga Labuhan Lalar, RSUD, Bendungan Bintang Bano. (Kar)<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-91902473599633194942009-08-05T02:31:00.000-07:002009-08-05T02:34:39.026-07:00Mega ProyekPosted by Redaksi on August 3 2009 Add Comments<br /><br />Kebijakan strategis pemerintah daerah Sumbawa Barat yang dikemas dalam program mega proyek senilai kurang lebih Rp 700 Milyar digagas pemerintahan Bupati, KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM dikhawatirkan malah merugikan citra baik pemerintah.<br /><br />Dari pendapat pengamat, minimnya referensi teknis perijinan dan berubah-ubahnya pelaksanaan di lapangan praktis terus menambah alasan ketidakberesan proyek ini. Belum jelasnya kajian dari berbagai aspek kontan membuat misi atau niat tulus pemerintah ini menjadi dinilai subyektif.<br /><br />Apalagi, realitas yang terjadi belakangan ini justru semakin meyakini bahwa ada ketidak beresan dalam mega proyek itu. Realitas itu bisa dilihat dari, tumpang tindihnya sistem kepanitiaan, salah pencantolan anggaran, perencanaan yang berubah-ubah hingga kualitas kontraktor pelaksana yang dipertanyakan. Khusus kualitas kontraktor, kita bisa ambil contoh dalam proyek pasar dan terminal.<br /><div class="fullpost"><br /><br />Mega proyek yang menelan anggaran Rp 46 Milyar ini terpaksa harus terseok-seok lantaran persoalan teknis perencanaan hingga soal finansial. Berubahnya perencanaan di tengah proyek berlangsung serta banyak subkontraktor yang telat bahkan nyaris tidak dibayar menambah spekualsi negative terhadap kinerja kontraktor. Padahal, konsep mega proyek ini lebih mengedepankan system investasi dan kerjasama daerah.<br /><br />Banyaknya persoalan yang terus muncul di saat mega proyek ini sambil jalan tentu mengundang pertanyaan besar, apa yang salah dalam mega proyek ini. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi total, apakah memungkinkan jika proyek ini dilanjutkan atau tidak. Sebab, jika ini terus dibiarkan citra pemerintah jadi taruhannya. Ingat, Perda 34 ini proyek hidup mati pemerintah KSB. (*)<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-40879058685947441482009-07-30T06:37:00.000-07:002009-07-30T06:39:41.994-07:00Komisi 7 DPR RI “Kunjungi” NewmontSenin, 27 Juli 2009 06:39<br />Sumbawa Barat, SumbawaNews.Com - Komisi 7 DPR RI, pekan lalu mengunjungi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dipimpin langsung ketuanya, Sutan Batukana. Dalam dialognya, Sutan meminta agar ada transparansi pihak perusahaan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dapat menjalin koordinasi, sehingga aktifitas tambang dapat terus berjalan.<br />Dalam kesempatan itu Sutan meminta penjelasan persoalan tenaga kerja karena masih adanya tenaga kerja luar negeri (expart) yang bekerja di perusahaan. “Saya minta penjelasan tentang pekerja asing serta komposisi manajemen yang melibatkan warga Indonesia,“ katanya.<br />Anggota Komisi 7 DPR RI yang turut hadir, Idrus Laina menimpali, kontribusi yang diberikan perusahaan kepada pemerintah daerah masih sangat minim jika dibanding dengan besarnya hasil produksi, sehingga meminta kepada perusahaan dapat melakukan kajian dan evaluasi kembali untuk dana Commodity Development (Comdev).<br /><div class="fullpost"><br />Selain itu, Idrus menyinggung kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengakuisisi saham mengandeng pihak swasta.<br />General Manager Operations PT. NNT, Darren Hall mengaku, perusahaan telah menerapkan kebijakan dengan memperhatikan karyawan lokal, baik itu lokal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB maupun karyawan nasional. Persoalan masih dipekerjakannya karyawan asing, Darren mengatakan semua itu dilakukan demi kepentingan perusahaan karena pekerja itu memiliki lisensi ilmu yang dibutuhkan.<br />Senior Manager External PT. NNT, Arif Perdanakusuma mengungkapkan, perusahaan telah menetapkan kebijakan akan mempekerjakan warga asli Indonesia. Namun untuk pekerjaan spesifik harus didampingi pekerja asing yang memiliki keahlian pada bidangnya. Proses pendampingi sendiri bisa mencapai 3 tahun.<br />Untuk masalah dana Comdev, Arif mengaku akan segera melakukan evaluasi dan akan tetap berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah, sehingga sasaran pelaksanaan atas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.(sn-02) <br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-15936895719020990502009-07-30T06:30:00.000-07:002009-07-30T06:33:00.029-07:00Aksi Protes Tuntut Pemerintah Tegas<div class="fullpost"><br /><br /><br /></div>Taliwang, KOBAR<br /><br />Tiga Kantor pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diguncang aksi demo, Selasa (28/7) kemarin. Demonstrasi itu dilakukan oleh pemuda dan masyarakat yang tergabung ke dalam Forum Masyarakat Untuk Transparansi (Format). Mereka menggelar orasi sekaligus membacakan sedikitnya 10 poin tuntutan. Sebagian besar tuntutan itu terkait erat dengan dugaan praktik korupsi dan prilaku buruk pejabat yang tidak punya komitmen moral terhadap terbentuknya KSB.<br /><br />Agung dan Jonni Saputra, pentolan aksi sekaligus bertindak selaku orator menyinggung keras terhadap ketegasan Bupati, KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM terhadap melakukan pembinaan internal dan memberi sanksi terhadap oknum birokrat yang diduga nakal. Aksi ini berlangsung damai di bawah pengamanan kepolisian dan tanpa hujatan.<br /><br />Bupati diminta tidak lamban menentukan sikap dalam berbagai kasus hukum dan penyimpangan birokrasi, beberapa diantaranya, mendesak Bupati agar memberi sanksi serta tidak melindungi pejabat dan panitia tender yang diduga korup, mendesak pengusutan hukum hilangnya kas DPPKAD senilai Rp 200 juta, Bappeda harus bertanggung jawab atas perencanaan yang tumpang tindih dan merugikan keuangan daerah, mendesak Sekda bertanggung jawab atas pembebasan lahan bermasalah, Batalkan tender listrik untuk pengusaha Sebesar Rp 5,4 Milyar di Balisung karena banyak rakyat tak dapat listrik, selanjutnya, Format juga meminta Bupati memerintahkan Inspektorat serta kepolisian menindak tegas pejabat tender pasar seteluk, batalkan Perda No 34 tentang mega proyek, usut proyek Wabsite DPRD senilai Rp 66 juta serta meminta Bupati mengedepankan program pemberdayaan pemuda pengangguran, petani dan Nelayan.<br /><br />Selain itu, Agung dan Joni menyebut ada puluhan pejabat yang diduga bermasalah dan siap diseret ke meja hijau. Format menurut keduanya tidak ditunggangi kepentingan politik, kontraktor atau siapapun. Organisasi ini murni forum rakyat dan tidak ingin menghujat akan tetapi datang guna mengingatkan Bupati atas kinerja bawahannya yang korup. (Kar)Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-77797951143408662442009-07-30T06:25:00.000-07:002009-07-30T06:29:13.876-07:00PT.Multicapital Menuai ProtesTaliwang, Sumbawanews.com.- Keputusan konsorsium tiga Pemda di NTB yang menunjuk PT Multicapital yang tak lain merupakan anak dari perusahaan Bakrie sebagai pemenang Beauty Contest Divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) terus dipertanyakan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).<br /><br />"Penentuan PT Muliticapital tidak jelas karena konsorsium Pemda tidak transparan membuka proses beauty contest kepada masyarakat." jelas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Put Syarifuddin, Minggu (12/7) sore.<br /><div class="fullpost"><br />Dijelaskannya sampai saat ini masyarakat belum mengetahui keuntungan apa yang didapatkan masyarakat setelah konsorsium menunjuk PT Multicapital sebagai pemenang. "adakah jaminan kita mendapatkan dividen selain keuntungan saham?" tanya anggota DPRD terpilih untuk wilayahKSB ini.<br /><br />Ketidakjelasan pembentukan konsorsium mulai terlihat tatkala tiga Pemda setempat tidak pernah melibatkan DPRD Kabupaten dan Provinsi dalam pembetukan perusahaan bersama yang bernama PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB).<br /><br />"Kami mendesak Pemrov NTB, Pemda KSB dan Sumbawa untuk meninjau ulang keberadaan PT Multicapital, apalagi perusahaan tersebut masih merupakan grup Bakrie dengan seribu macam masalah." jelas Put.<br /><br />Diuraikannya posisi keuangan Grup Bakrie saat ini tidak stabil dikarenakan adanya penurunan nilai saham PT Bumi Resource yang bergerak disektor pertambangan.<br /><br />"Kami meragukan Bakrie mempunyai dana untuk membiayai divestasi yang mencapai Rp4.1 Trilyun ini, atau ujung-ujung PT Multicapital tidak lebih dari broker semata yang menyalurkan dana dari pihak asing?' tanya put sambil menekankan semangat divestasi adalah nasionalisasi.<br /><br />Diakunya skema konsorsium dengan porsi saham 4-4-2 yang telah disepakati tiga Pemda akan tergerus dengan masuknya PT Multicapital yang akan mendapat kompensasi hasil untuk 75% PT Multicapital. "Jadi saham tinggal 25% dan KSB akan mendapat apa?" tanya Put.<br /><br />Seperti diketahui manajemen PT Multicapital menawarkan minat menjadi mitra pemerintah daerah di NTB untuk membiayai 100 persen pembelian 10 persen saham yang akan didivestasi PT NNT.<br /><br />Sementara bagi hasil yang ditawarkan atas kompensasi pembiayaan tersebut adalah 75 persen untuk Multicapital, dan 25 persen untuk pemilik PT DMB. Selain itu, PT Multicapital juga menjanjikan membangun smelter (untuk prosesing konsentrat tambang menjadi logam).<br /><br />Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Front Pemuda Taliwang (FPT) KSB Syahril Amin yang menekankan bahwa Kelompok Bakrie sudah menoreh preseden buruk dalam divestasi sebelumnya.<br /><br />"Kami menolak terpilihnya PT Multicapital karena kelompok Bakrie sebelum proses Arbitrase terjadi pernah memberikan "Angpao" kepada beberapa pejabat di DPR RI, Kepala Daerah di NTB dan KSB serta anggota DPRD di NTB." jelas Syahril.<br /><br />Sementara itu Direktur Utama (Dirut) PT DMB, Andy Hadianto saat dihubungi via telpon, Minggu (12/7), menjelaskan bahwa pembahasan konsep pengelolaan sebagian saham PT NNT itu mulai dilakukan Sabtu malam (11/7) dan akan terus berlanjut dalam 14 hari ke depan dan selama proses tersebut melibatkan praktisi hukum.<br /><br />"Untuk mencegah berbagai dampak hukum, kami libatkan 'lawyer' dari wilayah NTB maupun dari luar daerah," jelasnya singkat.(sn01)<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-25533020511442005992009-07-30T06:20:00.000-07:002009-07-30T06:22:15.484-07:00Akhirnya Kontrol Dewan Membuahkan HasilTaliwang, KOBAR<br /><br />Ketua DPRD Sumbawa Barat, Drs. H. Manimbang Kahariady menegaskan, komitmen DPRD untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah setidaknya telah menunjukan hasil positif. Ini terlihat dari diperbaharuinya kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pihak ketiga dan berhasil menyumbang pendapatan baru anggaran pemerintah. “Akhirnya, upaya kontrol dan kritikan dewan selama ini soal terbukanya kerjasama daerah serta masuknya pendapatan dari pihak ketiga ke pos yang sah dalam APBD teryata membuahkan hasil,” tandasnya, berbicara di hadapan management Newmont, unsur pimpinan dan anggota lintas Komisi, Selasa (28/7) kemarin.<br /><div class="fullpost"><br />Ia mengakui, sejak tahun 2006 MoU bagi hasil dana scrap yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak melibatkan dewan termasuk ketertutupan Newmont dalam melaporkan komposisi dana scrap berikut 50 persen hak pemerintah tetap terus dipertanyakan. Meski tak dilibatkan, tambah Manimbang, bukan berarti fungsi kontrol lembaga ini terhadap kerja dan kinerja eksekutif tidak berjalan.<br /><br />Segala upaya telah dilakukan dewan untuk meminta klarifikasi baik pemerintah dan Newmont agar mau terbuka soal MoU dan alokasi serta bagi hasil scrap tadi. Syukurnya, upaya itu membuahkan hasil dan terbukti menghindarkan pemerintah dari kesalahan yang jauh lebih fatal. Sebut saja, bagaimana laporan lembaga Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan sekaligus menegur pemerintah bahwa dana non budgeter harus masuk dan menjadi pos pendapatan daerah. “Semuanya sudah kita lakukan, dan kini membuahkan hasil. Dana scrap masuk dalam APBD dan porsi pendapatan pemerintah dipastikan akan lebih besar,” aku, Manimbang.<br /><br />Sebelumnya, Manager Govermant Relation (Govrel) PT.NNT, H. Lalu Mahfi mengakui kini format MoU baru telah ditanda tangani pihaknya dengan pemerintah mengetahui DPRD. Dalam MoU tahun 2009 ini, seluruh dana hasil penjualan scrap akan menjadi hak pemerintah daerah serta disetorkan melalui kas daerah. Hanya saja, tanggung jawab operasional berikut penjualan masih menjadi tanggung jawab PT.NNT. Ia pun berjanji baik ijin, laporan penjualan hingga jumlah hasil dana scrap akan dilaporkan kepada pemerintah.<br /><br />Sesuai catatan yang dimiliki media menyebutkan, sejak MoU tahun 2006 soal pembagian hasil penjualan scrap tidak diketahui DPRD bahkan publik KSB. Seluruh dana itu disalurkan tidak melalui kas daerah. DPRD terus bersuara ketika itu meminta pemerintah KSB bersikap transparan dan tidak mengeyampingkan keterlibatan DPRD. Hingga akhirnya, BPKP menemukan indikasi kesalahan dalam MoU dan pelaksanaan bagi hasil dana scrap itu. Bupati, KH. Zulkifli Muhadli sendiri mengakui kelemahan dan kesalahan pemerintah maka itu, mulai 2009 ini pemerintah dan DPRD berkomitmen agar dana scrap harus terbuka dan digunakan sesuai prosedur anggaran. <br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-2574651506322579332009-07-30T06:03:00.000-07:002009-07-30T06:10:23.407-07:00Newmont Versus Kemutar telu CenterTaliwang, KOBAR<br /><br />Selasa (28/7) kemarin mungkin hari pertama bagi Senior Manager Eksternal Relation, PT.NNT, Arif Perdana Kusuma datang mengunjungi DPRD. Petinggi NNT ini memboyong sejumlah pejabat Newmont lainnya seperti, Manager Comdev, H. Wagimin Sastrahadi serta, H. Lalu Mahfi, Manager Govermant Relation (Govrel) untuk melakukan silaturrahmi sekaligus menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD beserta jajaran.<br /><br />Pertemuan khusus itu berlangsung di ruang rapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Pantauan wartawan dari pertemuan itu, cukup banyak hal yang dibahas kedua belah pihak. Mulai soal divestasi, program Comdev, komitmen PT.NNT mengenai kelanjutan tambang, soal Scrap hingga hubungan NNT dan pemerintah daerah yang sempat terganggu. Meski tidak secara eksplisit menyebut sejumlah masalah yang dihadapi kedua belah pihak, akan tetapi Arif mengaku hubungan pemerintah daerah dan NNT akhir-akhir ini kurang baik. Selain soal Divestasi saham, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang belum bisa terkomunikasi dengan pemerintah. “Kita sendiri merasakan bagaimana hubungan pemerintah dan NNT yang tidak seperti dulu. Karena itu, kami berkomitmen untuk membangunnya kembali,” ujar Arif.<br /><div class="fullpost"><br />Masalah kisruh Divestasi saham yang berujung ke proses tuntutan pemerintah RI di sidang arbitrase praktis sempat membuat hubungan dua pihak memanas. Belum lagi tuntutan pidana yang dilayangkan pemerintah KSB terhadap Newmont lantaran menciderai proses Devestasi dengan kondisi saham yang tidak clean, artinya masih dalam status gadai. Belum usai soal itu, rekomendasi ijin pinjam pakai lahan operasi NNT juga disebut-sebut dampak dari kisruh divestasi tadi, tak kunjung keluar hinggga kini. Tidak hanya soal divestasi, mengenai pro kontra bagi hasil pajak penerangan jalan, hingga berbagai kebijakan strategis pemerintah seperti hak pemerintah atas pengelolaan scrap hingga soal minimnya pendapatan daerah dari keberadaan tambang di luar royalty juga memicu ketegangan antar keduanya.<br /><br />Kendati demikian, Arif Perdana menjelaskan bahwa akan berusaha mengkomunikasikan segala hal dengan pemerintah dan DPRD mengenai kegiatan operasi pertambangan maupun dampaknya yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebut saja program Comdev, ketenagakerjaan hingga soal scrap.<br /><br />Sementara Manager Comdev, Wagimin Sastra Hadi menambahkan pelaksanaan program Comdev PT.NNT akan diupayakan kembali untuk dikomunikasikan bahkan dipresentasikan kepada pemerintah dan DPRD untuk rencana tahun 2010 mendatang. Wagimin menyebut, untuk tahun 2009 ini, ada 72 item program Comdev dilaksanakan di lingkar tambang dengan presentase realisasi baru 46 persen sisanya akan tuntas Desember mendatang ditambah proyek yang sifatnya insidentil.<br /><br />Sedangkan Manager Govrel menyampaikan renggangnya hubungan pemerintah daerah dan NNT sering kali terjadi lantaran perbedaan pandangan soal posisi NNT dengan pemerintah terutama yang berhubungan dengan Kontrak Karya (KK). Sebut saja, bagaimana status kawasan hutan lintas Sekongkang Maluk yang kini tengah dibangun jalan. Pemerintah meminta NNT untuk membantu merampungkan jalan itu lantaran minimnya kemampuan APBD kita. Akan tetapi, kata L. Mahfi, ada kesepakatan baru yang sudah dibangun antara NNT dan Pemda, yakni, mengenai penjulan scrap. Menindak lanjuti MoU lama, seluruh hasil penjualan scrap nantinya akan murni disetor ke kas daerah, setelah dipotong biaya operasional dan pajak. Hanya saja, pengelolaan dan penjualan masih dilakukan NNT. “Pemerintah KSB telah melayangkan surat kepada kami perihal bantuan pembangunan jalan itu. Akan tetapi, kami terbentur dengan status kawasan yang masih masuk dalam konsesi tambang. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Newmont di dalam kawasan konsesi musti memiliki ijin karena konsekwensinya berat. Jadi ada perbedaan pemahaman soal status lahan antara kami dan pemerintah,” katanya.<br /><br />Sejumlah anggota DPRD mengapresiasi harapan dan pemaparan pejabat Newmont itu. Hanya saja, anggota dewan yang terdiri dari lintas Komisi itu berharap komitmen NNT untuk menjalin hubungan yang baik dan program pengembangan masyarakat musti terencana dengan baik serta atas koordinasi dengan Pemda serta DPRD, bukan program muncul lantaran pressure atau tekanan pihak tertentu. “Kami harap Comdev itu dibuat terencana atas koordinasi dengan pemerintah, tidak muncul lantaran hanya karena ada Presure atau tekanan pihak lain. Kami juga berharap Newmont tidak mempersempit makna area lingkar tambang sebatas Maluk Jereweh dan Sekongkang. Harus ada asas pemerataan agar seluruh kecamatan di KSB bisa merasakan dampak dari keberadaan NNT, terutama daerah terisolir,” tandas, Mustakim Pattawari, anggota Komisi II.<br /><br />Lain lagi, M. Saleh dan Mancawari, anggota dewan ini meminta management Newmont bisa melaporkan seluruh perijinan mengenai penjualan scrap berikut hasil penjualannya kepada DPRD termasuk rencana program Comdev. Anggota berharap laporan itu bisa disampaikan Newmont dalam waktu singkat. “Kami ingin mendapat laporan soal segala perijinan penjulan scrap dari tahun 2006 silam hingga sekarang, MoU scrap dulu, hingga laporan program Comdev. DPRD mau agar NNT membuka soal status ijin agar nantinya tidak menjadi isu yang sulit dipertanggungjawabkan,” demikian. <br />(Kar)<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-48374891050399917242008-12-02T01:00:00.000-08:002008-12-02T01:09:58.648-08:00Bupati KSB Akan Terima Penghargaan PresidenSumbawa Barat – Keseriusan dan partisipasi langsung Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam menunjang peningkatan pembangunan pendidikan diakui Negara Republik Indonesia (RI), sehingga akan diberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pendidikan langsung dari Presiden RI.<br />Rencananya, penghargaan dari Susilo Bambang Yudhoyono itu akan diserahkan 2 Desember mendatang di Jakarta bersama dengan 10 Bupati/wali kota lain yang juga menerima penghargaan yang sama termasuk salah seorang Gubernur. Untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya Bupati KSB yang akan menerima penghargaan tersebut.<br /><div class="fullpost"><br />Kasubag Dokumentasi dan Publikasi Bagian Kehumasan dan Protokolan, Lenny Tovani SPd, MM membenarkan jika Bupati KSB akan mendapatkan pengharagaan tersebut, penyerahan atas prestasi tersebut dilaksanakan saat perhelatan hari guru dan PGRI yang akan dilaksanakan di Jakarta nanti.<br />Diakui juga Lenny, prestasi yang diberikan pemerintah RI ini sebagai bukti bahwa pemerintah KSB sangat serius dalam memperhatikan dunia pendidikan, dan tidak bisa lepas dari kontribusi serta partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak. "Kita tercatat sebagai daerah yang sangat serius memperhatikan dunia pendidikan, hal itu dapat dilihat dari penganggaran untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD),” ucap Lenny.(<br /><br /><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-61559036220205540732008-11-12T09:04:00.000-08:002008-11-12T09:18:06.674-08:00Dugaan Korupsi Bupati KSB<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlfjuPqNJkx99koygrbaMVih8UJcBCKREQiMSu_D8CmJNOe9VQaT6E-yxQ-a1xcm5ezeViQybvmiLHXKEBtrI4igAPyqgwrIO1k5yqUXodJ9ZOWKCs4cvHy3FIX4nFPHJOdpN9tf6t1EeX/s1600-h/aksi.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 239px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlfjuPqNJkx99koygrbaMVih8UJcBCKREQiMSu_D8CmJNOe9VQaT6E-yxQ-a1xcm5ezeViQybvmiLHXKEBtrI4igAPyqgwrIO1k5yqUXodJ9ZOWKCs4cvHy3FIX4nFPHJOdpN9tf6t1EeX/s320/aksi.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5267819783731745026" border="0" /></a><br /><br /> Bedah kasus dugaan korupsi Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 25 oktober lalu ternyata membuka babak baru akan banyak penyimpangan yang telah dilakukan oleh Bupati KSB dan jajaran Pemda KSB.<br /><br />"Pembelaan yang dilakukan oleh Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli dengan cara membahas item-item dugaan korupsi yang dituduhkan selama ini kepadanya ternyata membuka data baru akan kebenaran penyimpangan yang telah dilakukan Kyai karismatik sebutan dari para pendukungnya." jelas ketua Front Pemuda Taliwang (FPT) Sahril Amin di Jakarta Jum'at (7/11).<div class="fullpost"><br /><br />Sebelumnya FPT dan LSM Philess juga telah mendatangi KPK guna melaporkan kronologis dugaan aliran dana dari kelompok Bakrie ke Bupati KSB, dan Kamis (6/11) FPT kembali mendatangi KPK guna menyerahkan klarifikasi bedah kasus dugaan korupsi 41 Milyar beserta Video tayangan saat bedah kasus berlangsung.<br /><br />Menurut Sahril KPK terbantu dengan adanya data baru tersebut, karena klarifikasi yang dilakukan oleh Bupati KSB justru Bupati KSB membuka rahasianya sendiri.<br /><br />Dicontohkan oleh Sahril, nilai bangunan permeter persegi yang mencapai hampir 4 juta merupakan nilai sangat tidak masuk akal untuk diterapkan di KSB. "Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh lainnya yang justru menjebak Bupati KSB untuk segera ditangkap oleh KPK," tegas Ketua Partai Persatuan daerah (PPD) KSB ini.<br /><br />Dugaan korupsi yang juga dinilai cukup kuat juga pada kebijakan dana scraf (limbah) dari PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) dan dana alokasi desa serta proyek penunjukkan langsung (PL) dalam pembangunan Kantor Bupati dan Setda KSB.<br /><br />"Pada proyek PL pembangunan Kantor Bupati dan Setda KSB dikemas pekerjaan lanjutan oleh Bupati KSB bersama stake Holder terkait, dengan nilai proyek lebih besar dari proyek awal, sebuah kebijakan yang sarat dengan penyimpangan," tandas Sahril.<br /><br />"Kami sangat yakin dalam waktu dekat KPK akan segera mengadakan gelar kasus terkait dugaan kasus korupsi Bupati KSB, dan kami sangat yakin BUpati KSB hanya omong kosong untuk berani datang ke KPK guna melakukan klarifikasi atas dugaan korupsi yang telah masuk ke KPK selama ini," Pungkas Sahril. (sn01)<br /><br /><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-64902871455794734912008-10-04T03:04:00.000-07:002008-10-04T03:06:17.404-07:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hFB5eAa8bJJ7mR7zCbC7Vuvn_LrEo3LV1IbFHw21HD5axrWVZCS-_Kl8QYBteGhcHB6KUoQSTWQAFmoFtaa7fG4VDLK9Ez5_OIOYHL5e459wfBI_EfJFt5iQURtuvRmgfZ4uoRKZx3af/s1600-h/ucapan_idulfitriyuli.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hFB5eAa8bJJ7mR7zCbC7Vuvn_LrEo3LV1IbFHw21HD5axrWVZCS-_Kl8QYBteGhcHB6KUoQSTWQAFmoFtaa7fG4VDLK9Ez5_OIOYHL5e459wfBI_EfJFt5iQURtuvRmgfZ4uoRKZx3af/s400/ucapan_idulfitriyuli.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5253237877752150994" /></a>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-68931685126557892682008-10-04T02:42:00.000-07:002008-10-04T02:45:58.991-07:00Tradisi Mudik Lebaran:Kemiskinan,Pengorbanan dan Lipstik PolitikOleh IksanHb <br /><br />Pengorbanan dan kemenangan kaum muslimin khususnya kaum miskin, yang telah melewati satu rutinitas menjalankan ibadah merupakan kemenagan. Suka dan duka kemudian mengiringi kemenangan kaum miskin, tidak terkecuali telah berdampak bagi orang lain yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sekalipun dengan penuh rasa was-was dan harapan menjadi tidak focus, focus untuk pribadi dan orang lain, hanya kata yang selalu diucapkan dalam hati ”kita harus berlebaran mudik (pulang kampung) dan bertemu <br />keluarga.” Rasa dag-dig-dug dan keringat tidak menghentikan semangat untuk bertemu keluarga dan kampung halaman. <br /><br />Maraknya sponsor mudik hari raya Idul Fitri dari berbagai partai politik maupun perusahaan, menjadi ngetren dan mempunyai daya tarik tersendiri untuk mengikat hati rakyat. Keinginan besar para pemudik untuk mengurangi ongkos pulang kampung, biasanya tidak hanya ikut rombongan mudik yang disponsori oleh partai politik maupun perusahaan akan tetapi biasanya mereka mudik dengan menggunakan sepeda motor, dengan harapan bisa mengurangi ongkos dan bisa digunakan di kampung untuk silaturahmi dengan tetangga yang tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki. Ada juga cara untuk mengurangi ongkos, dengan rela naik kereta api berdesakan, meskipun sangat berisiko dengan <br />kesehatan dan banyaknya copet yang berkeliaran.<br /><br />Secara lahiriah tradisi sungkem pada orangtua dan silaturahmi dengan tetangga, menyambung kembali atas kasih cintanya. Lebih dari itu, usaha untuk menyatukan kembali (cinta-kasih) yang hilang dan mengurangi beban dosa dari kedekatan sang ibu dan bapak yang jauh dari pekerjaannya. Perasaan dosa dan harapan mendapat ampunan bukan hanya dari ALLAH semata, tapi juga dosa terhadap orang tua seakan menjadi pengampunan yang nyata, baik secara batin maupun lahiriah dengan tradisi sungkem orangtua dengan harapan mendapat pengampunan (mohon maaf lahir dan batin). <br />Kaya-miskin dan pengorbanan jiwa <br /><div class="fullpost"><br />Pemberian beras maupun uang yang biasa kita sebut beras firah dan sedekah terhadap yang tidak mampu, menjadi tidak senang hati ketika harus dilakukan dengan cara pembagiannya beras fitrah yang mereka terima setelah berjam-jam antre berjemur matahari hanya cukup untuk memenuhi perut beberapa hari. Kejadian yang sangat sedih dan masih ada dalam ingatan kita adalah kasus yang terjadi di Pasuruan dimana telah menelan 21 korban jiwa.<br /><br />Apa yang terjadi pada 150 WNI yang hendak pulang kampung ke Sumatera untuk merayakan Idul Fitri, telah tenggelam sehingga menewaskan 12 orang, terdiri atas 11 wanita dan satu lelaki, 125 orang selamat. Sebanyak 125 orang yang selamat, 18 orang harus dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, di antaranya tiga wanita hamil dan tiga anak dibawah lima tahun, (Kompas SELASA, 30 SEPTEMBER 2008). Dari 150 WNI yang tenggelam sehingga menewaskan 12 orang ,yang hendak pulang kampung ke Sumatera untuk merayakan Idul Fitri, adalah sangat memprihatinkan dan merupakan tragedy kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Potret wajah bangsa kita sangat di permalukan oleh Malaysia, apa lagi diduga pekerja illegal, korban dimana mereka harus bertemu sanak keluarga harus menderita. Bukan persoalan mereka legal atau illegal akan tetapi itu merupakan perjuangan untuk mencari sesuap nasi dan mendapatkan hidup yang layak. Kalau pemerintah mempunyai perasaan yang lebih dalam masalah kemiskinan seharusnya pemerintah mampu menghentikan kemiskinan dan pembodohan , dengan meningkatkan keamanan dan menciptakan lapangan kerja. Kalau pemerintah tidak bisa member jaminan keamanan rakyat dan stabilitas ekonomi, jangan berharap ekonomi kita akan berkembang dengan cepat. <br /><br />Setiap orang sebenarnya mempunyai fitrah, Fitrah secara cultural bisa kita lihat lebaran fitrah yang mengandung makna kritik atas ketidak seimbangan antara kerakusan dan kemiskinan, bisa juga kita sebut ketimpangan modernitas sistem pasar yang kapitalistik. Kerinduan dan kecintaan manusia sebagai mahluk sosial, tradisi mudik mencerminkan kerinduan spiritual manusia antara nalar pribadi dan nalar sosial ada dalam satu ikatan lahiriah (Kesalehan individu) yang terlepas dari kepentingan politik, etnisitas, kebangsaan, dan territoriality nasionalisme intelektualitas, bahkan kesalehan keagamaan. Pertanyaannya kemudian apakah dengan maraknya seponsor politik terhadap pemudik, akan mengurangi keistimewaan makna fitrah lahir-batin?<br />Untung rugi kadang kala dipakai dalam melakukan bisnis, tetapi juga untung rugi dalam memberikan sponsor medik ,tentu menjadi kalkulasi internal yang terkait denagan pendapatan, apa itu pendapat angka konsumen bertambah, atau pendapatan suara dalam pemilu. Sebenarnya beban dan resiko kematian dalam setiap hari raya idul fitri bukan hanya terjadi pada yang menjalankan idul fitri akan tetapi juga bisa terjadi kepada siapa saja, agama apa saja karena infrasruktur transfortasi kita masih buruk, sehingga banyak mengalami kecelakaan. Kemenangan secara teologis, pada hari raya Fitrah kemenangan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, khususnya kemenangan kaum tertindas (proletar), akan tetapi secara harfiah dan lahiriayah, problem sosial ekonomi dibawah garis kemiskinan, apa itu karena kemiskinan struktural atau karena tragedi takdir kemiskinan ilhahi (wallahualam).<br /><br />Di hari besar keagamaan yang seperti hari raya idul fitri, bagi kaum muslimin merupakan hari yang penuh barakah, bagaikan hari tanpa pembatas dengan Tuhan ( tunduk, syukur dan berserah diri secara total). Meskipun orang yang mampu dan berkuasa di hari itu menundukkan diri kepada Tuhan, bahkan ada yang secara sepotong dan melembaga dalam dirinya menjadi seorang sufi, lantaran karena mendengar dan belajar cara mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga lupa berinteraksi masyarakat miskin. Potret ini seakan menjadi kenyataan, sebagaimana yang ditulis dalam majalah Tempo “ Hanya, kita kerap menyaksikan orang berbondong-bondong belajar tasawuf lebih untuk meningkatkan spiritualisme pribadi, bukan spiritualisme kolektif. Sufisme cuma punya efek terhadap diri sendiri, belum pada lingkungan di luar dirinya. Mereka lebih sibuk mengurusi Tuhan, yang sebetulnya tak meminta diurus, ketimbang mengurusi kemaslahatan bersama. Mereka ini sesungguhnya telah melupakan esensi tasawuf yang jauh lebih penting: khidmat, pelayanan terhadap manusia lain. Inilah dakwah bil hal yang sesungguhnya. Kita jelas memerlukan sufisme, tapi bukan ”jenis” yang melahirkan masyarakat yang eskapis. Lahirnya sufi urban tak akan sia-sia jika dari sana muncul banyak gagasan dan kontribusi untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. (Majalah TEMPO 32/XXXVII 29 September 2008)<br /><br />Mrajut kekuatan moral sebagai simbol solidaritas<br />Harapan penuh barakah dan magfirah tentu tidak terlepas dengan interaksi structural dan budaya modernitas – urban bersinggungan dengan kemiskinan. Record sosial sebagai bawaan modernitas adalah jalan spiritual orang kaya dan berkuasa untuk mendapat ampunan Tuhan dengan memnyisihkan harta kekayaanya membayar fitrah. Sebagaimana bagi-bagi 2,5 kg beras fitrah setara Rp 10.000. meskipun jumlah itu sama sekali tak bernilai bagi orang yang berpendapatan puluhan sampai ratusan juta rupiah setiap bulan.<br />Benarkah kata orang bahwa zakat fitrah bukan sekadar ritual yang harus dilakukan, dengan keterpaksaan karena sebagai kewajiban? Hikmah dari zakat fitrah yang bukan sekedar ritual tetapi simbol solidaritas kolektif komunitas sosial, baik dari tingkat keluarga sampai kebangsaan. Kejujuran yang menjadi dasar ukuran standart pembayaran zakat menjadi pertanyaan bagi msyarakat miskin. Itu bisa kita lihat dari orang yang kaya di Indonesia tidak menjadi terbuka dengan golongan kaum miskin lantaran ketakutannya mereka harus membayar zakat dengan nilai yang tinggi. Kalau keterbukaan antara yang miskin menjadi nyata dalam kehidupan sosial dan kebangsaan, tentu nasionalisme dan solidaritas kolektif akan menjadi kenyataan. <br /><br />Setiap tahun datangnya bulan suci ramadhan, seluruh kaum muslimin menyambutnya penuh antusias. Lebaran memotivasi warga negara seperti di Indonesia, dimana harus bekerja keras dan bahkan harus rela tidak bertemu keluarga siang dan malam,dan ada juga yang mengurangi jam kerjanya hanya atas dasar hari penuh kemulyaan. Puncak dari bulan ramadhan mereka bersama-sama berlebaran atau mudik bertemu sanak keluarga dengan penuh suka dan duka. Setelah lebaran usai, kehidupan kembali seperti sebelumnya. Kekerasan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan kembali terjadi. Mengapa begitu mudah manusia lupa akan nilai-nilai silaturahminya,lupa akan fitrah jati-diri dan keberadaannya sebagaimanusia (human being).<br /><br />Fitrah dan solidaritas yang hilang<br /><br />Setelah kembali keposisi semula pasca-hari raya idul fitri (Lebaran) orang kembali menjalani kehidupan penuh ketidak seimbangan, ketidak seimbangan iman dan ketidak seimbangan tanggung jawab sebagai warga negara. Sikut menyikut diantara sesama mencari dalih pendapat politik, menggangu diantara sesama anak bangsa kadang-kadang berbungkus sakralitas ketuhanan. Daur ulang kantong-kantong politik menjadi tontonan, yang teman yang tidak menguntungkan secara politik harus di usir mencari teman baru yang menguntungkan dan masih banyak lagi contoh daur ulang politik eskapisme (pelarian). Kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh tradisi kekuasaan menjadi relefan disetiap level, mulai dari tingkat Iastana sampai tingkat RT. Kalau kita bisa memaknai dan melakukan tradisi silaturahmi dan bermaaf mafan diantara sesama, saling hormat menghormati diantara anak bangsa, saya oktimis dan pasti bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat dan makmur sentosa. <br /><br />Bersatu kita utuh bercerai kita runtuh, semboyan yang seakan kita lupa bahwa makna lebaran idul fitri merupakan wujud kebangkitan nasional, bangkitnya jiwa damai dan fitrah kebangsaa. Silaturahmi bukan hanya untuk kaum muslimin saja akan tetapi bagi semua ummat manusia dimuka bumi. Saatnya menyadari, kehidupan bukan sekadar mekanisme material peribadi dan kekuasaan , tetapi sebuah keterpaduan dan saling terkait dengan dinamika sosial yang dinamis, spiritual tekstual-konstektual, rasionalitas, dan keseimbangan struktur keadilan sosial (social justice). <br /><br />Kesombongan dipundak seseorang tidak akan mengalahkan solidaritas dan kekuatan moral manusia, sehebat apa pun kekuatan atas kuasaan seseorang dan kekayaan harta benda seseorang, pasti akan butuh pengakuan public. Bisakah kita memulai dari sekarang kebiasaan yang menjebak dirikita, bangsa kita dirubah menjadi nilai-nilai moralitas dan solidaritas untuk bangsa Indonesia (bangsa terhormat dan bangsa yang malmur sentosa)? Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dilandasi atas nila-nilai pancasila dan didasar saling hormat menghormati sesama anak bangsa. <br /><br />Hentikan Tradisi lipstick politik <br /><br />Pembenaran untuk bersolek kekuasaan dan politik pasar bebas (jual beli suara bukan hanya saat pemilu tiba tapi juaga pembagian sembako,seponsor mudik) menjadi semakin terperangkap kemiskinan. Korban jiwa dijalanan menjadi tontonan atas semerawutnya lalulintas, bukan hanya salah Pak polisi akan tetapi kualitas proyek infrastruktur kita yang dikorup, sehingga umur bangunan proyek jalan mudah hancur. Meskipun demikian tradisi mudik yang tidak menyurutkan niatnya untuk pulang kampung meskipun harus menghadapi resiko besar, bukan menjadi alasan pemerintah menghentikan arus balik dengan operasi KTP, Karena kemiskinan ditanah air masih sangat besar debandingkan yang kaya dan lapangan pekerjaan di daerah tidak ada. Hilangnya pekerjaan dan pengangguran harus menjadi batu cambuk PRESIDEN dan POLITISI untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab. <br /><br />Himpitan hidup yang kian hebat akibat kenaikan harga BBM, dan ketidak pastian kebijakan pemerintah dalam kenaikan BBM menjadi terror keamanan rakyat, kita bisa lihat kenapa saya mengatakan ketidak pastian kebijakan pemerintah adalah ketika pemerintah menaikkan harga BBM pemerintah beralasan karena naiknya harga minyak dunia, sekarang ketika harga minnyak dunia turun kenapa pemerintah tidak menurunkan harga BBM? Padahal hampir diseluruh dunia harga BBM turunsetelah harga minnyak dunia sudah turun. Contoh kongkrit yang terjadi di Malysia harga BBM turun, di Amerika turun dari 4,10 dolar menjadi 3,57 dolar per gallon kalau dirupiahkan turun sekitar 5 ribu rupia. <br /><br />Masih adanya terror yang terjadi pada saksi dalam persidangan Habib Rizik dan bentuk kekerasan lainnya menunjukkan betapa tidak pastinya keamanan kita sebagaimana perlindungan terhadap rakyatnya. Teror bom, masih besarnya hasrat korupsi, kurang pedulian pemimpin politik dan keagamaan atas derita rakyat, serta kekerasan akibat konflik sama menjadi hantu yang harus ditrobos oleh rakyat, sebagaimana rakyat miskin melakukan tradisi mudik kekampung halamannya dengan rela menjual harta bendanya, berdesakan dan lain-lain, yang terpaksa dilakukan.<br /><br />Bukan persoalan referensi teologi semata yang kita lihat, akan tetapi ketersediaan ekonomi untuk menopang hidup yang harus dilihat, pikirkan dan dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Kesempatan pemerintah untuk merubah cara pendektan lipstick politik ke realistic dan bertanggung jawab masih terbuka. Sekalipun keraguan dan apatisme rakyat sudah berkembang, untuk tidak mengurangi ketenaran dan jabatan yang di emban, elite politik dan keagamaan negeri ini harus mampu mengorbankan gengsi dan rasa benar sendiri untuk rakyat.<br /><br />TAQABBALLAHU MINNA WA MINKUM TAQABBAL YA KARIM WA JA'ALANA WA IYYAKUM MINAL 'AIDIN WAL FAIZIN KULLU AMMI WA ANTUM BIKHOIR</div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-25572323872738548982008-10-04T02:40:00.000-07:002008-10-04T02:46:42.476-07:00Sufi Kota Mencari TuhanSETIAP kali Ramadan tiba, setiap kali pula kita menyaksikan ramai-ramai orang mendekatkan diri pada Tuhan. Masjid semarak dengan kegiatan tarawih dan tadarus. Hotel menggelar pengajian buat eksekutif. Televisi sibuk menyiarkan acara zikir bersama. Ustad-ustad pun seketika menjadi idola masyarakat.<br /><br />Sulit dibayangkan pencitraan ritual ibadah seperti sekarang ini terjadi sepuluh atau dua puluh tahun lalu. Zikir, yang adabnya dulu merupakan ritual sunyi dan personal, sekarang berubah menjadi begitu masif. Tablig akbar muncul di mana-mana. Tausiyah seorang kiai pun memerlukan lampu sorot agar bisa ditonton di seantero negeri. Ini zaman kemasan untuk segala hal, tak terkecuali kegiatan keagamaan.<br /><div class="fullpost"><br />Memang tak terhindarkan dunia modern dengan kekuatan teknologinya yang memukau itu telah mengubah hal intim dan privat menjadi sesuatu yang kolosal dan terbuka. Sufisme, misalnya, yang semula ada di bilik-bilik tarekat tertentu, kini masuk ke tengah gelanggang yang terbuka dan modern. Ia, yang selama ini dianggap hanya membuat orang ”mabuk” dan lupa pada dunia, mendapat tantangan baru agar bisa kompatibel dengan modernisme.<br /><br />Sebaliknya modernisasi tak selalu berhasil memenuhi janji-janji kesejahteraan yang ia tawarkan. Modernisasi yang diikuti globalisasi justru kerap memunculkan kesulitan baru, dari meningkatnya gaya hidup materialistik, hedonistik, hingga mewabahnya disorientasi dan depresi sosial di masyarakat. Di sinilah sufisme atau tasawuf hadir sebagai alternatif pemenuh dahaga rohaniah.<br /><br />Daya tarik sufisme sebagai alternatif, bisa dipahami, membuat banyak orang muda perkotaan terpesona. Mereka, jika dilongok lebih jauh, umumnya berpendidikan tinggi dan mapan dalam pekerjaan. Secara materi tak ada yang kurang. Sebagian dari mereka malah berpenghasilan tinggi, tinggal di apartemen, bahkan memiliki mobil mewah.<br /><br />Bagi kalangan muda ini, belajar tasawuf adalah jalan menyucikan diri—sebagaimana makna ”sufi” yang berasal dari kata ”safa” yang berarti kesucian. Mereka memperbanyak zikir, puasa, menggenapi salat sunah, dan belajar hidup sederhana (zuhud). Bagi yang lebih serius, mereka berkhalwat (menyepi) ke luar kota selama beberapa hari untuk berzikir. Ada pula yang menekuni tarian Rumi (whirling dervishes), atau berguru pada seorang mursyid (guru) di sebuah kelompok tarekat.<br /><br />Namunkelompok terbesar dari kalangan anak muda ini memilih belajar dari lembaga yang kini bertebaran ”menjajakan” tasawuf. Cukup membayar dengan tarif tertentu, tanpa perlu masuk tarekat, mereka bisa menyelami pikiran para pejalan sufi seperti Rabiah al-Adawiyah, Al-Ghazali, atau Rumi. Membayar itu soal biasa, apalagi untuk mendapatkan ilmu. Hanya, konsekuensi yang mereka peroleh: tasawuf yang mereka pelajari jauh lebih cair—untuk tak menyebut ala kadarnya. Spiritualitas yang mereka dapatkan pun bisa dibilang terbentuk berdasarkan ”harga”.<br /><br />Tren yang muncul belakangan ini bolehlah disebut fenomena sufi urban. Julia Day Howell dari Universitas Griffith, Australia, menggunakan istilah ini dalam satu kajian antropologi tentang gerakan sufisme yang marak di wilayah perkotaan di Indonesia pada 2003. Ia sebenarnya menyebut istilah sufi urban sebagai meningkatnya gejala sufisme di masyarakat kota dan sama sekali tak menghubungkannya dengan ihwal tarif. Di kota-kota besar kita, yang terjadi sekarang agaknya merupakan mekanisme pasar biasa—urusan permintaan dan penawaran. Tak terbantahkan soal logika pasar ini berperan banyak menentukan minat seseorang mempelajari agama.<br /><br />Kita tentu gembira mendengar orang belajar tasawuf kemudian yakin agama yang mereka anut merupakan agama cinta, bukan agama yang menghalalkan kekerasan. Keyakinan ini patut kita apresiasi.<br /><br />Mereka juga menemukan bahwa sufisme bersifat toleran dan akomodatif terhadap keragaman paham keagamaan. Pada level tertentu, sufisme bahkan mengandung ajaran kesatuan agama-agama. Di sini, sekali lagi, kita mesti memberikan penghargaan. Tasawuf yang mereka pelajari ternyata amat penting dalam membentuk cara pandang yang lebih inklusif terhadap keberagamaan masyarakat kita.<br /><br />Hanya, kita kerap menyaksikan orang berbondong-bondong belajar tasawuf lebih untuk meningkatkan spiritualisme pribadi, bukan spiritualisme kolektif. Sufisme cuma punya efek terhadap diri sendiri, belum pada lingkungan di luar dirinya. Mereka lebih sibuk mengurusi Tuhan, yang sebetulnya tak meminta diurus, ketimbang mengurusi kemaslahatan bersama. Mereka ini sesungguhnya telah melupakan esensi tasawuf yang jauh lebih penting: khidmat, pelayanan terhadap manusia lain. Inilah dakwah bil hal yang sesungguhnya.<br /><br />Kita jelas memerlukan sufisme, tapi bukan ”jenis” yang melahirkan masyarakat yang eskapis. Lahirnya sufi urban tak akan sia-sia jika dari sana muncul banyak gagasan dan kontribusi untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan.<br /><br />Sumber:Majalah TEMPO 32/XXXVII 29 September 2008<br /><br /><br /><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-9214530028680099362008-07-14T02:54:00.000-07:002008-07-14T04:42:56.940-07:00INTELEKTUAL SEJATI“Kita akan membangun sekolah-sekolah, menggartiskan biaya pendidikan agar semua orang bisa memperoleh pendidikan karena pendidikan adalah hak semua orang dan Negara wajib menjaminnya”(ucapan seorang intelektual ksb)<br /><br />Hampir semua orang sepakat dengan kalimat diatas,bahwa pendidikan adalah syarat utama untuk memajukan masyarakat sehingga masyarakat menjadi cerdas dan mampu memahami persoalan yang dihadapi,mendidik masyarakat adalah tugas utama dari kaum intelektual. Tentulah tugas seorang intelektual begitu sangat mulia dan sangat agung sehingga tidak jarang melekat predikat seperti Master,staff ahli, Guru besar dan lain sebagainya.<br /><br />Tidak ada rumusan yang baku tentang siapakah intelektual itu, tetapi setiap orang yang melek huruf berpotensi menjadi intelektual,apalagi yang sudah sarjana.sudah menjadi kredo, kontribusi kaum intelektual bagi peradaban dan kemanusiaan dalam perjalannan panjang sejarah sangat menentukan sebagi keniscayaan, syarat mutlak, conditio sine quo non.<br /><div class="fullpost"><br /><br />Perubahan yang begitu cepat dan liar dalam arus globalisasi membuat kita terkadang kedodoran dan kerepotan dalam mengimbanginya yang sangat menuntut kecepatan, the survival of the fastest, yang bertahan yang paling cepat, ketimbang the survival of the fittest, yang bertahan yang paling kuat.<br /><br />Kemampuan menangkap peluang dalam permainan waktu memang semakin menentukan “waktu berubah dan kita berubah didalamnya”, tempora mulantur, et nos mutamur in illis. Jika tidak cekatan, kesempatan akan hilang di tengah dunia yang berlari tunggang langgang. Ibarat burung malam Minerva, yang dijadikan symbol kebajikan dalam mitilogiYunani karena ketajaman indra penglihatannya menembus pekatnya kegelapan malam, kaum intelektual dengan ketajaman visinya dituntut menjadi sumber pencerahan di kegelapan zaman.Hanya saja persoalannya, jangankan mampu melihat yang tidak tembus pandang dan jauh dalam kegelapan masa depan, masalah didepan mata dan terang benderang matahari saja seringkali tidak mampu diidentifikasi untuk dipecahkan.<br /><br />Tidak semua kaum intelektual mampu melihat kompleksitas persoalan kemasyarakatan. Jenis intelektual yang mampu melakukan pekerjaan transformatif bagi kemajuan di sebut Antonio Gramsci sebagai intelektual organik, yang berbeda dengan intelektual tradisional, yang hanya terikat pada pakem akademis jauh dari sentuhan kebutuhan masyarakat.Munculnya kaum intelektual organik atau intelektual tradisional sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik akan melahirkan kelompok intelektual organic, atau orang yang memiliki kesadaran kritis, bukan kesadaran naïf, dalam pengertian Paulo Freire.<br /><br />Kaum imtelektual tradisional lebih nyaman berada tinggi dimenara gading ketimbang turun berkeringat dan berpikir keras tentang perubahan masyarakat. Watak kaum intelektual sejati atau intelektual organic antara lain mampu menjaga kemandirian, tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan, dan kreatif sebagai manusia super bermental tuan,Ubermensch, dalam pengertian friedrich Nietshcze. Ilmuwan biasa atau intelektual tradisional hanya mendaur ulang yang sudah ada, tetapi ilmuan sejati justru menemukan yang “belum ada”.Namun, tantangan intelektual sejati atau intelektual organic semakin berat tak sedikit sarjana dan ilmuan yang terjerumus oleh godaan kekuasaan. Pemikir Perancis Julian Benda menyebut kaum intlektual yang tergoda masuk politik praktis dan bermain dengan kepentingan kekuasaan sebagai penghianat.Daya kritis kaum intlektual dilumpuhkan dan ditumpulkan dalam pasungan kepentiangan kekuasaan dan penguasa. Padahal, kaum intlektual harus menjadi antitesis kekuasaan. Selalu cemas agar bangunan kekuasaan tak sampai tumbuh mencakar langit atau menjadi makhluk dasar laut yang mengerikan.<br />Namun, kiprah ilmuan tidak mungkin berkembang dan optimal jika secara cultural tidak kondusif pula, yang membuat berbagai temuan penting kaum ilmuan di terlantarkan. Ruang bagi kaum intlektual berkiprah semakin terpaung jika penguasa maupun rakyat sama-sama lebih suka melakoni budaya ngelmu ketimbang ilmu, lebih suka berpikir mistis ketimbang kritis <br /><br /> <br />M.S.Satriawan Dewan Pertimbangan Organisasi ikpm ksb malang<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-8915208596543144242008-07-06T03:34:00.000-07:002008-07-06T03:50:51.243-07:00Taliwang Tanah Airku<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qVIPQrOpCIDE08rlDRhrXxiBbGz1H5RtHxcOKaN5khFzjk-9hOFVsonAtwpUa3rZ9jMHHkT8sLTyIfv_2SQK-Tl_W7S8V3W2tSUU-GP2YTX_8lmOkVkafSFVs_YYXz97V0vAeBKeLBWL/s1600-h/taliwang.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qVIPQrOpCIDE08rlDRhrXxiBbGz1H5RtHxcOKaN5khFzjk-9hOFVsonAtwpUa3rZ9jMHHkT8sLTyIfv_2SQK-Tl_W7S8V3W2tSUU-GP2YTX_8lmOkVkafSFVs_YYXz97V0vAeBKeLBWL/s400/taliwang.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5219851398925481090" /></a><br />Nama Taliwang sudah sangat di kenal sejak zaman majapahit dan tercatat dalam buku/kitab MPU PRAPANTJA pada tahun 1365 sebagaimana seperti yang termuat dalam peta karya Prof. M.Yamin. Dan nama taliwang juga di abadikan oleh pemerintah Republik sebagai nama kapal,kapal Republik Indonesia atau KRI.TALIWANG tercatat dalam rintisan sejarah RI, sebagai alat perhubungan pertama yang menghubungkan Merak dan Panjang, pada tahun 1952.Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-37572905069621098742008-07-02T09:10:00.000-07:002008-07-02T09:17:01.915-07:00Kabangkitan Nasional = Kebangkitan LokalOleh : Andi Kusmayadi<br />Pegiat Study Club Policy For Freedom,Tinggal di KSB<br /><br />Saat tulisan ini dibuat, Indonesia telah berusia 62 tahun sejak 1945. artinya sudah 62 tahun sudah Indonesia memiliki “kemerdekaan” dan “kedaulatan”.Tanda petik pada dua kata tersebut mengisyaratkan makna tersirat yakni apakah kita sudahmemiliki kemerdekaan dan kedaulatan sejati? Atau kemerdekaan dan kedaulatan itu telah tergadai dan semu adanya? Melihat fenomena permasalahan bangsa hari ini perlu kita mengkaji dan merefleksikan kembali kedua perihal kata tersebut diatas yang merupakan permasalahan fundamen dalam keh idupan bernegara dan berbangsa. Bahwa kemerdakaan dan kedaulatan adalah bagian yang tak terpisahkan, bukanlah sekedar pengakuan tetapi mutlka harus dimiliki dan menjadi kekuatan untuk berfikir,bersikap, dan berbuat. Kemerdekaan dan kledaulatan melipiti kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi,politik, lingkungan dan segalanya bukan hanya bebas fisik dan raga namun terbelenggu dan terpasung oleh kepentingan barat,kepentingan capital.<br /><div class="fullpost"><br />“orientasi sebagai sebagai gaya barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguaai Timur. Hubungan antara Barat dan Timur adalah hubungan kekuatan, dominasi, hubungan berbagai derajat hegemoni yang komplek..” (Edward W. Said dalam Ali Syari ati, 1999)<br />Deretan kata-kata tersebut di atas sungguh mengasyikkan dan menyesakkan. Mengasyikkan Karena nadanya yang amarah, dan amarahnya yang beralasan.Menyesakkan karena ia begitu ingin mencakup banyak hal, mengulas begitu banyak bahan, mendepa sejarah yang panjang untuk membuktikan dan mengecam satu perkara:sikap”kaum orientalis”.<br />Telah terjadi pengulangan sejarah<br />Bangsa ini telah 350 tahun penjajahan fisikdalam nuansa kolonialisme yang eksploitatif, penuh penindasan, pedih dan menyakitkan. Adalah lembaga milik Belanda yng bernama VOC ( Vereenidge Oost-Indiche Compagnie) telah menjadi “perusahaan swasta” terbesar di dunia, bahkan sejarahwan Belanda menyebuy VOC sebagai symbol puncak keemasan niaga, dan tiap tahun diperingati di berbagai tempat di Belanda<br />Mengapa VOC begitu leluasa melkukan imperialsme dan eksploitasi secara massif?selain karena dukungan militer dan dukungan politik yang kuat, juga terdapat praktek penguasa-penguasa di tanmah air saat itu “membiarkan” bahkan bersekutu dengan penjajah. Pun, Beberapa nama patriot bangsa seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran dipenogoro, dan deretan pahlawan nasional lainnya terlah melakukan yang terbaik, lebih baik mati daripada tunduk dan takluk kepada kaum imperialis.<br />Telah terjadi pengulangan sejarah.Dahulu, penjajahan dilakukan dengan metode kekerasan fisik dan kasat mata, maka hari ini pun telah terjadi penjajahan yang dilakukan dengan lebih soft, canggih, sulit terdeteksi, dilqkukan dengan mendominasi pasar, modal dan teknologi, menggerogoti kekuatan ekonomi, polotik dan hankam, aspek sosial budaya dirasuki dengan 4F (food, film, fun, and fashion) yang berkedok globalisasi dan demokrasi. Indonesi telah menjadi panggung iklan dunia bagi produk-produk trans nasional sekaligus tempat “pembuangan limbah” bagi negara-negara maju.<br />Sadar atau tidak sadar, sejarah berulang, hal ini dapat dilihat dari Kebijakan Elite Nasional yang tidak membatasi hak kepemilikan asing di Bank Indonesia, kerusakan lingkungan di Papua, masih miskin dan terjepitnya rakyat papua, digdayanya Freeport dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan di bidang investas modal. Singkatnya,pihak asing dengan MNC-nya mendapatkan saripati alam, Indonesia hanya mendapatkan hasilnya,atau mungkin tidak mendapatkan apa-apa melain kerusakan dan kerugia.bukankahini bentuk penjajahan tak kaset mata namun nyata trarasa bahkan berdampak luas. Dan anehnya beberapa pejabat elite negeri ini “membiarkan” bahkan bersekutu, hanya dangan mendapatkan fee dari proses dan mekanisme yang ada. Sungguh, telah pengulangan sejarah, bahkan lebih buruk lagi. <br />Nabi Muhammat SAW.bersabda “barang siapa memiliki masa sekarang yang lebih bagus dari masa lalunya, ia tergolong orang yang beruntung: bila masa sekarangnya sama dangan masa lalunya,ia termasuk orang yang merugi; bila masa sekaragnya leburuk dari masa lampaunya,ia tergolong orang yang celaka”<br />Tentunya kita tidak menginkan jadi bangsa yang merugi bukan? Sejarah adalah kontinuitas antra masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Semoga kita belum dan tidak manjadi bangsa celaka dan bangkrut.<br />Kebangkitan sesunggunya adalah kebangkitan local. Menghitungpermasalahan bangsa dan Negara ini mungkin tak pernah usai.Permasalahan ekonomi adalah permaalahan yang mempunyai daya tarik dan daya tekan terhadap sector lainny, sehingga ketidakmandirian ekonomi akan berdampak pada ketidakmandirian di sector lainnya.<br />Realitas hari ini menunjukan bahwa sumber ketidakmandirian ekonomi setidaknya dipicu tiga hal.<br />Pertama, industruialisai yang dijalankan tidak mengagendakan sector basis sebagai pijakannya. Sector pertanian sebagai sector basis justru mengalami peminggiran secara structural akibat kebijakan yang memberi porsi terlalu besar terhadap industri dan jasa padat modal. Kedua,liberalisasi ekonomi kian mengcengkeramperekonomian nasional. Salah satunya bisa dilihat dari penetrasi investasi asing yang begitu kuat. Dengan deregulasi yang hanya melindungi kepentingan asing dan mengabaikan kepentingan nasional. Memberikan implikasi pertumbuhan yang tinggi, namun tidak menetes ke rakyat.ketiga,secara structural pemerintah sudah tidak mandiri untuk memformulasikan kejikan ekonomi karena tergantung terhadap utang asing, khususnya lewat Bank Dunia dan IMF. Di luar it, korporasi-korporasi besar dunia juga mudah mendikte kebijakan ekonomi domestic dengan kekuatan yang dimiliki.<br />Akhirnya, sepertinya, menyandarkan diri dan berlindung kepada “Jakarta” dengan segala perangkat perundang-undangan yang sudah “dipreteli” mungkin bukan tempat yang pas.Tempat yang pas untuk bertahan, dan mencoba bangkit adalah daerah, dengan membangkitkan kekuatan local, norma adapt dan nilai local diyakini mampu menahan dan memetahkan regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada masyrakat. Selain itu,melakukan penggugatan terhadap kontrak karya –kontrak karya yang merugikan kepentingan daerah dan nasional adalah salah satu langkah strategis menunjukan kedaulatan, dan bargain position. Artinya,daerah bukan anti investasi,melainkan menghendaki suatu pola yang sama-sama menguntungkan dan humanis.jadi,mengapa tidak melepaskan diri dari USA beserta sekutunya yang melestarikan kapitalisme-neoliberalisme dan beralih kerja sama dengan Negara-negara yang haluan politiknya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dan yakini saja bahwa daerah mampu, bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan local.<br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-81703279055862223522008-06-30T21:36:00.000-07:002008-06-30T21:44:25.407-07:00PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><b style=""><span lang="IN" style="font-size:12;">PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><b style=""><span lang="IN" style="font-size:12;">DI ERA OTONOMI DAERAH<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><b style=""><span lang="IN" style="font-size:12;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><b style=""><span lang="IN" style="font-size:12;">Oleh: Aheruddin H. Sidik, S.E*<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b style=""><span lang="IN" style="font-size:12;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam mensikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan<span style=""> </span>lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan<span style=""> </span>diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kamudian menjadi<span style=""> </span>UU No.32 Tahun 2004) tentang<span style=""> </span>Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 ) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<span id=""></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah<span style=""> </span>menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan<span style=""> </span>mengurus<span style=""> </span>dan mengatur<span style=""> </span>semua urusan<span style=""> </span>pemerintahan<span style=""> </span>di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah<span style=""> </span>suatu prinsip<span style=""> </span>yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan<span style=""> </span>tugas, wewenang dan kewajiban<span style=""> </span>yang senyatanya telah ada dan berpotensi<span style=""> </span>untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan<span style=""> </span>otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannnya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud<span style=""> </span>pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan<span style=""> </span>rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.<o:p></o:p></span></p> <div class="fullpost"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu<span style=""> </span>memperhatikan<span style=""> </span>kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (1) menciptakan<span style=""> </span>efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisifasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Dalam otonomi daerah, pimpinan daerah memegang<span style=""> </span>peran sangat srategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis sangat vital, karena disanalah akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam mengoordinasikan<span style=""> </span>semua unit kerjanya. Betapapun besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya<span style=""> </span>bila bupati/walikota tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Sebaliknya, meskipun potensi suatu daerah kurang,<span style=""> </span>tetapi dengan strategis yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan, terutama<span style=""> </span>alokasi dari keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak sekadar perubahan format<span style=""> </span>lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan<span style=""> </span>untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan <i style="">good governance</i> benar-benar tercapai.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Untuk mewujudkan <i style="">good governance,</i> maka diperlukan reformasi kelembagaan<i style=""> (institutional reform)</i> dan reformasi manajemen publik <i style="">(public management reform)</i>. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan<span style=""> </span>seluruh alat-alat pemerintahan<span style=""> </span>di daerah, baik<span style=""> </span>struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, misalnya <i style="">new public management</i> yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorinentasi pada kebijakan.<span style=""> </span>Penggunaan<span style=""> </span>paradigma <i style="">new public management </i>tersebut menimbulkan<span style=""> </span>beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya perubahan pendekatan dalam penganggaran, yakni dari penganggaran<span style=""> </span>tradisional <i style="">(traditional budget)</i> menjadi penganggaran berbasis kinerja <i style="">(performance budget)</i>, tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya <i style="">(cost cutting)</i>, dan kompetensi tender <i style="">(compulsory competitive tendering contract).<o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi sektor publik, diawal periode otonomi<span style=""> </span>daerah, telah keluar sejumlah peraturan pemerintah (PP)<span style=""> </span>sebagai operasionalisasi<span style=""> </span>dari Undang-undang Otonomi daerah. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan daerah selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan<span style=""> </span>keuangan negara. Selain itu, institusi politk<span style=""> </span>terkadang perannya kurang optimal karena adanya kompromi politk (kepentingan) yang ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan<span style=""> </span>sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan<span style=""> </span><i style="">(sustainable)</i><span style=""> </span>sesuai dengan aturan pokok<span style=""> </span>yang telah ditetapkan<span style=""> </span>dalam undang-undang dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut<span style=""> </span>pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bagian<span style=""> </span>dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang<span style=""> </span>kekuasaan pengelolaan<span style=""> </span>keuangan<span style=""> </span>negara sebagai<span style=""> </span>bagian dari kekuasaan<span style=""> </span>pemerintahan, kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah<span style=""> </span>dan mewakili pemerintah daerah dalam<span style=""> </span>kepemilikan kekayaan<span style=""> </span>daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan<span style=""> </span>keuangan daerah dilaksanakan<span style=""> </span>oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku<span style=""> </span>pejabat pengguna anggaran/barang daerah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, sampai kepada pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan<span style=""> </span>masyarakat. Kemudian, <i style="">Value for money</i> yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan<span style=""> </span>pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD)<span style=""> </span>yang benar-benar mencerminkan<span style=""> </span>kepentingan<span style=""> </span>dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style=";font-family:";" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style=";font-family:";" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style=";font-family:";" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -49.65pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" >Penulis : Mahasiswa<span style=""> </span>Program Magister Ilmu Ekonomi (S2)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -13.65pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" ><span style=""> </span><i style="">Konsentrasi Keuangan Daerah</i> Universitas Brawijaya<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" ><span style=""> </span>Asal Air Suning KSB</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal;"><span style=";font-family:";font-size:12;" lang="IN" ><o:p> </o:p></span></p><br /><br /><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-59130621957824997712008-06-18T08:40:00.000-07:002008-06-20T08:51:32.337-07:00Taliwang Ibukota Perjuangan<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6PA2iPPLw8o1vSNJQgSVfNz_Uo1gpLgULJdzUmA3amRa9T4kXXsi6zCCQ2rDQktOUqPlnJPItsbKi7QCLuebKczI3Jrvjk3_esY0Cixko6KPZ2QG6Qirv8HqBJIhEHbn83_Dp9Nkg_dv-/s1600-h/kui.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6PA2iPPLw8o1vSNJQgSVfNz_Uo1gpLgULJdzUmA3amRa9T4kXXsi6zCCQ2rDQktOUqPlnJPItsbKi7QCLuebKczI3Jrvjk3_esY0Cixko6KPZ2QG6Qirv8HqBJIhEHbn83_Dp9Nkg_dv-/s200/kui.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213248995349125058" /></a><br />“Perlawanan Seratus Orang yang Tidak Berpendidikan adalah Pemberontakan,<br />Perlawanan Satu Orang yang Berpendidikan adalah awal dari Pergerakan”<br />Tak terasa Hampir lima tahun ksb berjalan dan menatap masa depannya,membangun sebuah kabupaten dengan sebuah cita-cita besar tentulah tidak seperti membalikkan telapak tangan,semua butuh proses.Otonomi daerah yang menjadi lansasan pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat masih berkutat pada wilayah otonomi pemerintah daerahnya bukan otonomi rakyatnya.Namun jalan baru bagi rakyat kemutar untuk mendapatkan kemakmuran dan kedaulatannya sendiri belum tercapai hingga kini.sekiranya inilah yang menjadikan mengapa ikpm ksb malang harus tetap kritis dan solid sebagai sebuah organisasi pemuda pelajar dan layak bersuara dan bersikap di tengah hiruk pikuknya dinamika gerakan social yang tengah menjamur.Memahami intensifikasi penindasan yang terjadi tentu tidak bisa kita lakukan secara parsial dan terpisah-pisah. Dan tentu saja, kritik oto kritik serta reevaluasi dan evaluasi atas jalan roda pembanguan harus terus dilakukan walaupun terdengar ataupun tidak terdengar.<br /><div class="fullpost"><br><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFySDjVjzz6NCmKg0pa7ccyTs_vI5FL5BS191qmNQ2tYwkmyMS25t-icgW3gCQlPfywChM5GJLPHRnD9vDX0Rqelh76Po06xPTdsWCwJENfBaHoqZpVv8ywUZLUUqqZM-wz6e5n15Euank/s1600-h/aks.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFySDjVjzz6NCmKg0pa7ccyTs_vI5FL5BS191qmNQ2tYwkmyMS25t-icgW3gCQlPfywChM5GJLPHRnD9vDX0Rqelh76Po06xPTdsWCwJENfBaHoqZpVv8ywUZLUUqqZM-wz6e5n15Euank/s200/aks.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213249003415839346" /></a><br />Terpuruknya situasi masyarakat hari ini dalam konteks sosial, budaya, politik dan moral masyarakat kita, sudah menjadi bagian yang tidak mampu dihindarkan bahkan menghindarkan diri dari situasi yang ada. Terbentuknya kabupaten sumbawa barat melalui perjuangan segenap elemen dan pengorbanan rakyat dalam spirit reformasi seharusnya diikuti oleh transisi demokrasi ternyata malahan terjebak dalam struktur politik yang menjelma menjadi kekuatan oligarki politik. Keputusan politik yang didominasi oleh segelintir elit sampai hari ini ternyata tidak terlepas dari konstelasi politik perebutan modal internasional semata yang masih saja berimplikasi terhadap sekian rekayasa peristiwa sosial di tingkatan grass root.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhui0Qq5aBHxwy6HJmg5cf33KuvV9aD2yAEw0oYk12tkEC81HweRXiZMd0s84uscvdEbEaj47qKh_yWXhj1BXOJRUWuDQfIGRR0VPU8vKT0vVLfpBMN4-qrKFMc4yaArdrijSI5UwdGyrk0/s1600-h/bd.jpg"><img style="float:right; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhui0Qq5aBHxwy6HJmg5cf33KuvV9aD2yAEw0oYk12tkEC81HweRXiZMd0s84uscvdEbEaj47qKh_yWXhj1BXOJRUWuDQfIGRR0VPU8vKT0vVLfpBMN4-qrKFMc4yaArdrijSI5UwdGyrk0/s200/bd.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213250339580268370" /></a><br />Mimbar bebas yang dilakukan anak muda ksb yang study di malang merupakan salah satu upaya untuk membuka ruang komunikasi antar massa dengan massa yang hari ini mengalami mistifikasi dan domistifikasi oleh personifikasi kekuasaan yang kemudian akan menghancurkan kesadaran masyarakat itu sendiri ditengah-tengah masa kebangkitannya,hal sangat berbahaya bagi kelangsungan proses demokratisasi dan kuasa rakyat atas jalan pembangunan dan roda pemerintahannya<br />.Rakyat kuasa adalah manifestasi dari kemampuan rakyat untuk mengontrol sebuah negeri yang diamanatkan pada segelitir manusia yang kelak dikenal dengan nama pemimpin disinilah makna sesungguhnya filosofi bahwa “rakyat tu riwa keluarga tu beme”, jikalau seandainya para pemegang kebijakan sadar akan hal ini maka ksb akan lebih baik.<br /><br />Salam Perjuangan</div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-44677902289795049462008-06-17T23:43:00.000-07:002008-06-18T21:32:22.106-07:00PENDIDIKAN DAN PROSES ARBITRASE NEWMONT (DIALOG IKPM-KSB MALANG DAN BUPATI )<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIXR-qAbm1fRirI3_WDmDAEWephN7becQoWoetxczyiZYNmKTjNgG3kzyu54EzonDeOEmmBlKRhxdCUiE_V9WVCL6bOTxUrfY8XGRaKvcDMEeWBPvwMXljnoynUG5WwvNfGfJccWjoNPu9/s1600-h/dialog.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIXR-qAbm1fRirI3_WDmDAEWephN7becQoWoetxczyiZYNmKTjNgG3kzyu54EzonDeOEmmBlKRhxdCUiE_V9WVCL6bOTxUrfY8XGRaKvcDMEeWBPvwMXljnoynUG5WwvNfGfJccWjoNPu9/s200/dialog.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213113661812307922" /></a><br />Karena merasa kurang puas dengan isu divestasi dan kebijakan pendidikan, Ikatan Pelajar Mahasiswa KSB-Malang (IKPM KSB-Malang) yang berpusat di Asrama Payung Kemutar Center Malang sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut dengan berdiskusi dengan orang nomor satu di KSB (Bupati KSB). Keputusan tersebut adalah buah dari beberapa pertemuan yang dilakukan antar pengurus organisasi terhadap keluhan dari kawan-kawan mahasiswa mengenai kedua isu ini.<br /><br /> Kemudian pada Sabtu siang Bupati Kabupaten sumbawa barat menerima sejumlah mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa KSB-Malang yang diwakili oleh 14 orang mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan dan universitas. Bupati KSB, Zulkifli Muhadli menerima mahasiswa IKPM di pendopo pada pukul 09.00 Wita. <br /><div class="fullpost"><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0-AZ_3pZKRaGX_on7FX-pOfKvB7NkvlmGVotFNeQ9dqT5v660BbFiSMIbaTI1ednHbuLgeafXOO3vTy9LwrMG2joHuh8jHyr4TuOnW4_c0ENbXOJ7BqZDlRUT7PjNOPhu26Oy10PHx4N1/s1600-h/dialog2.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0-AZ_3pZKRaGX_on7FX-pOfKvB7NkvlmGVotFNeQ9dqT5v660BbFiSMIbaTI1ednHbuLgeafXOO3vTy9LwrMG2joHuh8jHyr4TuOnW4_c0ENbXOJ7BqZDlRUT7PjNOPhu26Oy10PHx4N1/s200/dialog2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213113661128237666" /></a><br />Dalam diskusi ini, Bupati didampingi oleh jajaran dari Dinas Dikpora dan BKD, hal ini dikarenakan kedua SKPD ini merupakan pelaksana teknis dari kebijakan bidang pendidikan baik pendidikan bagi masyarakat umum maupun aparatur. Mahasiswa yang diwakili oleh MS.Satriawan, "mengemukakan bahwa keberadaan mahasiswa di Malang sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah terutama masalah sosialisasi informasi beasiswa, hal ini karena kurangnya jaringan informasi serta komunikasi dari pemerintah daerah.<br /><br /> Dalam kesempatan ini Zulkifli Muhadli menyampaikan penghargaan terima kasih dan apresiasi yang besar terhadap keseriusan mahasiswa yang ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah KSB, Tidak lupa Bupati juga memberikan motivasi untuk meraih prestasi atau hidup produktif kepada mahasiswa yang hadir, “Untuk melahirkan generasi yang kompetitif di masa depan tidak bergantung di mana kalian kuliah, tapi tergantung kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu, karena untuk menghasilkan prestasi maka ada formula yang kita gunakana yaitu, Prestasi = Kemampuan x Kemauan.” begitu ungkapnya kepada para mahasiswa. <br /><br /> Tentang data mahasiswa dan beasiswa, Bupati memaparkan sejumlah data bahwa terdapat 3.069 orang mahasiswa KSB di tahun 2008 termasuk mahasiswa UT dan 9 Perguruan Tinggi yang beroperasi di KSB saat ini. Data anggaran beasiswa, tahun 2007 beasiswa bagi mahasiswa Rp. 825 juta dan Tahun 2008 terdapat tunggakan dari tahun sebelumnya yang dibayar tahun 2008 sebesar Rp. 1.62 M, dan tahun 2008 menjadi Rp. 5.490.937.000 dengan pos anggaran dari Dikpora, tapi belum termasuk dari BKD. Dari BKD Rp. 1,2 M untuk PNS dengan formasi S2 162 orang, S3 4 orang, D3 88 orang, S1 dan D4 43 orang, sedangkan dana pendidikan gratis tahun 2008 Rp 13.688.031.000. <br /><br /> Tahun 2008 memang ada perubahan Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2007 menjadi Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008, mahasiswa KSB yang kuliah di luar hanya diberi 50%, tapi tahun 2008 diberikan sama menjadi 100%. Pertimbangan awalnya dulu untuk menumbuhkan iklim belajar di dalam KSB. Yang kedua, untuk memotivasi warga miskin yang tidak bisa kuliah agar mau kuliah, sedangkan diluar KSB saat itu hanya 50% karena ada asumsi orang tuanya lebih mampu. Kemudian atas banyak usulan, akhirnya kebijakan tersebut diubah sehingga mahasiswa di luar ataupun di dalam KSB (non PNS) mendapatkan beasiswa 100% atau setinggi-tingginya Rp. 750.000 per mahasiswa per semester untuk Diploma dan S1. Bagi mahasiswa S2, diberi bantuan Rp. 2 juta, S3 50% atau setinggi Rp. 7 juta per mahasiswa per semester. Jadi dengan perubahan Peraturan Bupati ini, sedikit atau banyak bisa membantu orang tua.<br /><br /> <br /> Selain kebijakan pendidikan, perwakilan 14 mahasiswa ini juga memberikan dukungannya kepada Pemerintah ksb dan Pemerintah Pusat yang telah mengajukan persoalan divestasi saham PT NNT ke Arbitrase Internasional,karena langkah hukum adalah langkah yang tepat. Dalam waktu yang sama juga ditanyakan mengenai status PT DHI yang awalnya merupakan mitra dari Pemerintah Daerah KSB, dikarenakan adanya isu bahwa PT DHI telah mengundurkan diri dari status kemitraan dengan KSB. <br /><br /> Mengenai proses arbitrase internasional, Bupati menjelaskan “KK ini sifatnya Nail Down (paku yang menancap) jadi tidak ada yang boleh dilakukan selain yang ada di KK. Kita punya kekayaan alam, bahwa dari lubang batu hijau yang ada di Sekongkang, setiap tahunnya diambil kekayaan alam sebesar 10 Trilyun, Begitu kayanya kita. Ironisnya yang didapat KSB hanya 50 M dari Trilliyunan yang diambil PT. NNT per tahun , jadi kita harus mengumpulkan 50 M ini selama 200 tahun baru menyamakan setahun kekayaan yang diambil. Disatu sisi DAU yang didapatkan oleh KSB dari pemerintah pusat paling rendah di NTB. Proses arbitrase ini sedang kita tunggu hasilnya, InsyaAllah bulan Juni ini sudah ada kabar atau hasil dari proses tersebut, hasilnya nanti ada dua alternatif. Pertama, NNT dianggap lalai dan KK dicabut. Kedua, NNT tidak dianggap lalai, masih beroperasi, dan proses divestasi kembali seperti semula. Ditambahkan juga, kalau hasilnya adalah yang pertama, maka kita (KSB) akan mendapatkan 50% dan Pemerintah Pusat sebesar 50%. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu, dimana kita berdaulat atas kekayaan kita sendiri.”ujarnya di sela-sela diskusi<br /> <br /> Dalam kesempatan dialog ini, Bupati mengharapkan dukungan dan do’a semua elemen masyarakat agar hasilnya merupakan yang terbaik bagi daerah. “Mohon doa dan dukungan, jangan diprovokasi, karena sekarang ada beberapa teman-teman yang menginginkan saya mundur sebagai Bupati, saya katakan, kalau yang akan menggantikan saya lebih baik dari pada saya, maka saya akan mundur.” Ungkapnya diplomatis.<br /> Mengenai asrama Mahasiswa, Pemerintah Daerah memang sudah berniat merealisasikannya, hal ini sebelumnya telah dianggarkan, namun karena terbentur oleh pembangunan infratruktur yang lebih prioritas seperti percepatan pembangunan pasar, terminal, rumah sakit dan lain sebagainya, akhirnya anggaran tersebut dialihkan untuk sementara waktu. Sehingga mahasiswa diminta untuk bersabar sebentar dan tetap bertahan di Asrama yang sekarang dikontrak tiap tahunnya. IKPM juga memberikan beberapa solusi untuk mendapatkan asrama memadai bagi perkuliahan seperti tempat yang strategis, sarana-prasarana jalan yang cepat, berada di tengah kota, tidak jauh dari temat pelayanan umum dan lain sebagainya. Bupati juga menambahkan kepada IKPM KSB-Malang untuk mencari rumah yang dijual untuk dijadikan asrama permanent, dari pada membangun asrama baru yang akan mengahabiskan dana yang lebih banyak.<br /><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-28936603840662791112008-06-14T00:30:00.000-07:002008-06-18T21:31:49.508-07:00Tirani Tafsir Mayoritas<h3> <o:p></o:p></h3> <p class="MsoNormal">Agama tidak pernah bisa terlepas dari persoalan tafsir manusia atasnya. Berbagai bentuk keberagamaan dalam pemahaman dan praktik agama di dunia mencerminkan bahwa tafsir merupakan sesuatu yang melekat dalam agama, karena tafsir tidak pernah bisa diseragamkan.<br /><br />Keberagaman tafsir tersebut bukanlah sesuatu yang nisbi, melainkan hal yang substantif dalam diri manusia sebagai sang makhluk penafsir. Islam sendiri sering kali menegaskan bahwa keberagaman tersebut adalah rahmat.</span><br /><br /><span class="fullpost">Secara antropologis manusia itu sendiri adalah sang makhluk penafsir.</span><br /><br /><span class="fullpost">Sikap-sikap manusia dalam bertindak di segala bidang, entah itu politik, ekonomi dan juga agama merupakan derivasi dari kemampuan manusia dalam menafsir. Penafsiran terhadap segala sesuatu dapat dikatakan sebagai status primordial manusia di dunia. Tanpa tafsir, manusia tidak akan pernah dapat bertindak. Tafsir itu sendiri tak pernah bisa tunggal karena sangat tergantung konteks budaya, ekonomi, dan juga politik seseorang dalam menafsir. Sebab itu, penafsiran tidak pernah bisa seragam.</span><br /><div class="fullpost"><br /><span class="fullpost">Dalam agama, perbedaan tafsir itu sering kali tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Acap kali, perbedaan tafsir tersebut mendatangkan teror dan kekerasan. Biasanya, kekerasan dikenai pada mereka yang minoritas. Tafsir yang dianut oleh mayoritas sering kali mendatangkan ketidakhormatan, pemaksaan, dan juga kekerasan terhadap tafsir yang dianut oleh minoritas. Di sini terjadi hegemoni tafsir mayoritas atas mayoritas dan kebenaran bukanlah menjadi perkara kebenaran itu sendiri, melainkan berkenaan dengan mayoritas dan kekuasaan.</span><br /><br /><span class="fullpost">Belajar dari sejarah</span><br /><br /><span class="fullpost">Minoritas memang selalu menjadi 'korban' yang selalu terpinggirkan, terdiskriminasikan, dan mengalami kekerasan. Banyak sudah kasus yang menunjukkan bahwa minoritas penafsir agama tertentu menjadi korban. Diskriminasi terhadap minoritas agama tersebut, dalam pengertian tertentu, kerap kali diselubungi oleh kepentingan di luar kepentingan agama itu sendiri.</span><br /><br /><span class="fullpost">Konflik yang seakan tanpa batas di Irak, misalnya, memiliki korelasi dengan perbedaan teologi dan politik antara Sunni dan Syiah. Fenomena itu mencerminkan bagaimana sebenarnya sebuah kelompok agama yang berbeda penafsiran menghasilkan sebuah hubungan yang tidak harmonis, diskriminatif, dan melakukan teror satu sama lain. Siapa yang berkuasa dialah yang mendapat kesempatan untuk meneror yang lain.</span><br /><br /><span class="fullpost">Dalam soal pembagian kekuasaan, misalnya, di Arab Saudi tidak ada satu pun menteri Syiah dalam kabinet. Syiah selalu berada di luar posisi penting dalam bidang keamanan atau angkatan bersenjata. Hanya dalam beberapa tahun lalu, monarki Saudi membuat suatu gerakan besar dengan menerbitkan keputusan untuk menambah dua anggota Syiah (untuk pertama kalinya) dalam 120 anggota majelis terpilih, yang berfungsi sebagai dewan tinggi kerajaan atau semacam parlemen. Sehingga totalnya empat anggota ketika dewan diperluas menjadi 150 anggota pada 2005.</span><br /><br /><span class="fullpost">Di Indonesia, diskriminasi terhadap minoritas itu terjadi di masa Orde Baru kepada etnik Tionghoa. Kini, yang menjadi sasaran diskriminasi tersebut adalah Ahmadiyah, yang merupakan paham keberagamaan yang dianut oleh minoritas muslim Indonesia. Lebih parah lagi, diskriminasi tersebut mengarah kepada pengusiran dan pelarangan aktivitas jemaahnya, dan juga tentu kekerasan dan pengusiran.</span><br /><br /><span class="fullpost">Persoalan yang sebenarnya terjadi dengan Ahmadiyah sekarang ini bukanlah hanya persoalan klaim kesesatan ajaran, tapi juga berkaitan dengan kekuasaan, tirani mayoritas, dan juga kepentingan tertentu. Logikanya sederhana, klaim sesat dan pelarangan Ahmadiyah tidak akan muncul bila mayoritas muslim di Indonesia adalah Ahmadiyah. Dengan ringkas, klaim kesesatan dan pelarangan terhadap sebuah kelompok yang berbeda penafsiran keagamaan tidak bisa terlepas dari mayoritas dan kekuasaan.</span><br /><br /><span class="fullpost">Hubungan antara tafsir dan kekuasaan dapat kita pahami lebih lanjut dalam bukunya Power/Knowledge Michel Foucault. Buku itu membuat kita paham bahwa tidak ada sebuah pengetahuan yang objektif, yang lepas dari kekuasaan dan kepentingan. Pengetahuan dapat dikatakan objektivikasi dari pengetahuan demi kepentingan tertentu. Pengetahuan dan kekuasaan seperti dua sisi dari satu keping mata uang yang sama.</span><br /><br /><span class="fullpost">Tafsir nonhegemonik</span><br /><br /><span class="fullpost">Apa yang terjadi dalam diskriminasi terhadap agama tertentu merupakan efek dari hegemoni tafsir mayoritas atas tafsir minoritas. Mayoritas merasa bahwa tafsirnya yang benar, sebab itu mereka menekan dan memaksa minoritas untuk mengikuti tafsirnya. Apalagi bila yang mayoritas tersebut dekat dengan kekuasaan politik, pemaksaannya tersebut semakin ekstrem, dengan melakukan kekerasan, pelarangan secara konstitusional dan pengusiran.</span><br /><br /><span class="fullpost">Apa yang diklaim sebagai kebenaran dalam ruang publik juga tak bisa terlepas dari mayoritas dan kekuasaan ini. Demokrasi itu sendiri sering dikritik sebagai sistem yang bertirani mayoritas. Bukan hanya demokrasi, tetapi tafsir agama yang mayoritas juga kerap kali mendatangkan intoleransi terhadap yang minoritas. Kebenaran selalu berpihak kepada mayoritas dan kekuasaan. Apa yang terjadi dengan pelarangan Ahmadiyah, misalnya, tak bisa terlepas dari hegemoni tafsir mayoritas yang dekat dengan kekuasaan atas minoritas.</span><br /><br /><span class="fullpost">Sikap-sikap hegemoni tafsir tersebut harus diretas. Tiada maksud lain kecuali untuk menghargai terhadap yang lain yang berbeda, yang minoritas. Peretasan tersebut dapat didasarkan pada penghargaan terhadap hak-hak atas keyakinan dan kepercayaan keberagamaan orang lain walaupun ia minoritas. Dalam hal ini, mayoritas semestinya malah harus melindungi dan menaungi minoritas. Bahwa mereka, minoritas, berhak untuk menganut dan menjalankan perbedaan tafsirnya.</span><br /><br /><span class="fullpost">Bahwa manusia, dengan berbagai konteks budaya yang berbeda, adalah makhluk sang penafsir yang kerap kali tak pernah bisa diubah dan diseragamkan penafsirannya, entah itu melalui pemaksaan. Memahami bahwa perbedaan itu adalah rahmat, dan perbedaan penafsiran adalah sunnatullah, maka seyogianya kita perlu mengembangkan tafsir yang nonhegemonik. Sebuah tafsir yang dapat menerima dan menghargai perbedaan, entah yang beda tersebut adalah minoritas.</span><br /><br /><span class="fullpost">Oleh: Iyan Sofyan Hamid, Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina</span><br /><br /><span class="fullpost">Sumber:<a href="http://www.mediaindonesia.com/">Media Indonesia </a>Jumat, 09 Mei 2008 00:00 WIB</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-57838344837957195542008-06-12T01:11:00.000-07:002008-06-18T21:33:11.243-07:00PEMBACAAN SITUASI NASIONAL<p><strong><span style="font-size: 14pt;">Indonesia kini<br /><o:p></o:p></span></strong></p> <p><span face="Times New Roman">Walaupun <span style="color: black;">tidak sama, situasi sosial-ekonomi-politik tahun ini hampir mirip ditahun 1997, dimana saat itu negeri ini diterjang badai krisis multidimensi. Waktu itu, negeri ini tidak hanya dilanda krisis moneter dan finansial perbankan, tapi juga disusul dengan ambruknya sektor riil, PHK massal, kenaikan harga-harga barang dan juga musibah kelaparan yang merajalela di sejumlah wilayah di <country-region st="on"><place st="on"></place></country-region><o:p></o:p></span></span><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: black;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black;">. Namun akhir-akhir ini, indikasi menuju krisis seperti tahun 1997 mulai terlihat, kenaikan harga berbagai jenis pangan yang tak mampu direm oleh pemerintah, ini juga termasuk kenaikan harga tempe dan tahu yang merupakan komoditas utama yang menjadi makanan pokok mayoritas rakyat negeri yang berada dibawah garis kemiskinan. Harga bahan bangunan dan harga <em>consumer goods</em> (kebutuhan pokok) pelan-pelan mulai merangkak naik. Tetapi melihat munculnya semua problem kerakyataan yang mulai berkembang hari ini bukanlah sesuatu hal yang berjalan secara alamia, tetapi ini merupakan perkembangan arus modal global yang juga bergerak secara cepat serta lemahnya posisi sumber-sumber produksi masyarakat hari ini, baik di ruang pertanian, industrialisasi serta sektor finasial. Maka dari itu marilah kita bersama-sama baca perkembangan situasi tersebut agar kita tidak kemudian terjebak dengan narasi besar paradigma kapitalistik serta paradigma opurtunistik elit yang hari ini sedang berkuasa.</span><o:p></o:p></p> <div class="fullpost"><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><span face="Times New Roman">Maka dari itu mari kita Mulai...!!!<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: black;"></span><span face="Times New Roman">Pembacaan Situasi Global-Lokal-Nasional</span><o:p></o:p></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"></span><span face="Times New Roman"> Disituasi global saat ini bahwa perkembangan ekonomi dibeberapa negara didunia merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan, hal ini mengingat bahwa kekuatan ekonomi negeri ini belumlah sebanding dengan kekuatan ekonomi negara-negara didunia. Di sektor finansial, kekuatan cadangan devisa kita yang jumlahnya sekitar USD55 miliar bila dibandingkan dengan negara-negara seperti <country-region st="on"></country-region></span><o:p></o:p></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: black;">China</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black;">(USD1.500 miliar), <country-region st="on"></country-region><o:p></o:p></span></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: black;">India</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black;">(USD275 miliar), Korea Selatan (USD265 miliar), <country-region st="on"></country-region><o:p></o:p></span></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: black;">Malaysia</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black;">(USD101 miliar), dan <country-region st="on"><place st="on"></place></country-region><o:p></o:p></span></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: black;">Thailand</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black;">(USD85 miliar<strong>)<a name="_ftnref1"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn1"><span style=""><span style="color: black;"><span times="" new="" roman=""="" sa="">[1]</span></span></span><span style=""></span></a></strong><span style=""></span> belumlah cukup dalam mengatasi krisis pasar saham global saat ini.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><span face="Times New Roman"> Melihat besarnya angka-angka cadangan devisa dibeberapa negara di <place st="on"></place><o:p></o:p></span></span></p> <p><st1:place st="on"><span style="color: black;">Asia</span></st1:place><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black;">bukan mustahil bahwa kesiapan beberapa negara menghadapi krisis di sektor finasial yang akan melanda dunia telah dipersiapkan sejak lama, tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kesiapan negeri ini. Hal ini mengingat bahwa beberapa hari ini dengan semakin terpuruknya keadaan ekonomi finasial AS yang akan berimbas kepada pasar saham dinegara-negara Asia, Amerika dan Eropa sekali lagi mengingatkan kita terhadap indikasi awal krisis finansial tahun 1997 dengan melemahnya pasar saham internasional yang kemudian disusul dengan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan lemahnya cadangan devisa negeri ini yang kemudian berujung pada krisis multidimensi.<strong> </strong><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: black;"> </span></strong><span style="color: black;">Hal ini belum lagi diperparahnya dengan semakin menguatnya isu krisis pangan di dunia internasional. </span><span style="color: black;" lang="IN">Dari pejabat puncak di organisasi pangan dan pertanian PBB yang berkedudukan di Roma sudah bicara keras soal krisis pangan yang akan melanda dunia</span><span style="color: black;"> d</span><span style="color: black;" lang="IN">an yang terutama akan menderita adalah negara-negara miskin. Indonesia bukanlah termasuk <em>low income food deficit countries </em>(LIFDCs</span><span style="color: black;">/ negara-negara defisit makanan pendapatan rendah)</span><span style="color: black;" lang="IN">, namun oleh FAO (Organisasi Pangan Dunia), kita dimasukkan dalam daftar negara-negara krisis pangan yang perlu bantuan luar. Seluruhnya ada 37 negara, dengan jumlah terbesar di Afrika (20 negara), disusul Asia (9), Amerika Latin (6) dan Eropa Timur (2) dan akan di kwatirkan bahwa krisis pangan di beberapa negara telah dan akan memicu krisis sosial diberbagai level masyarakat<a name="_ftnref2"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn2"><span style=""><strong><span times="" new="" roman=""="" sa=""><span style="color: black;">[2]</span></span></strong></span><span style=""></span></a><span style=""></span><strong>.</strong></span><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: black;" lang="IN"> Melihat hal ini, Indonesia jelas bukan negara yang tak berdaya dalam menghadapi kerawanan pangan. Negeri ini punya kemampuan dalam memproduksi makanan pokok rakyatnya. Namun krisis pangan memang lebih disebabkan gabungan berbagai faktor, dan yang paling dirisaukan pada Indonesia adalah bencana alam-gempa bumi, musibah banjir, kekeringan dan yang lainnya-yang bergantian menguncang daerah-daerah. Karena itu dalam daftar <em>Countries in Crisis Requiring External Assistance</em></span><span style="color: black;"> (krisis negara yang menuntut bantuan dari luar)</span><span style="color: black;" lang="IN">, Indonesia dikategorikan dalam negara dengan risiko <em>severe localized food insecurity. </em>Cuma, seperti yang telah jadi cerita klasik, parahnya kelaparan yang kerap menimpa daerah-daerah tersebut, adalah karena kelangkaan akses, buruknya prasarana untuk transportasi dan distribusi</span><span style="color: black;"> atau</span><span style="color: black;" lang="IN"> lambatnya tindakan menanggulangi bencana alam</span><span style="color: black;"> oleh pemerintah</span><a name="_ftnref3"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn3"><span style=""><span times="" new="" roman=""="" sa=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Times New Roman"><span style="color: black;" lang="IN">[3]</span></span></span></span></span><span style=""></span></a><span face="Times New Roman"><span style=""></span><span style="color: black;" lang="IN">. Namun kini krisis pangan telah menjadi isu dunia, yang akhirnya dampaknya juga dirasakan masyarakat di negara-negara maju. Kegawatannya sudah terasa mulai 2007 dan </span><span style="color: black;">se</span><span style="color: black;" lang="IN">makin menjadi-jadi pada tahun 2008 dan tahun-tahun berikutnya. <em>Global food crisis</em> (krisis pangan dunia) ini, seperti sudah sering dikemukakan, biang keladinya adalah lonjakan tajam harga minyak bumi. Harga minyak yang menggila, mendekati</span><span style="color: black;"> angka</span><span style="color: black;"> <span lang="IN">US$100 per barrel, mendorong kenaikan harga sarana produksi dan ongkos angkut. Hal ini ditambah dengan </span></span>produksi minyak bumi dan gas tak bisa mengikuti kenaikan permintaan, dan akhirnya harga energi juga naik tajam. Tragisnya, negara-negara maju memutuskan untuk mengalihkan pemakaian energi berbahan bakar fosil ke bio-fuel. Minyak sawit dipakai untuk bio diesel. Jagung, tebu dan singkong digunakan untuk bio ethanol. <strong><u>Akibatnya pemenuhan kebutuhan energi harus berkompetisi dengan pemenuhan kebutuhan perut.</u></strong> Harga pangan menjadi sangat terkait dengan harga energi</span><a name="_ftnref4"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn4"><span style=""><span times="" new="" roman=""="" sa=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Times New Roman">[4]</span></span></span></span><span style=""></span></a><span face="Times New Roman"><span style=""></span>. Yang kemudian harga k<span style="color: black;" lang="IN">edelai dan komoditi pangan lainnya menjadi ikut-ikutan naik. Meningkatnya pemakaian CPO untuk bio diesel mengakibatkan permintaan minyak kedelai menjadi meningkat. Membaiknya harga jagung mengakibatkan lahan yang ditanami kedelai dan pangan lainnya menjadi lebih sedikit. Akibatnya terjadilah ekses permintaan yang membuat harga melambung. Kelak membaiknya harga kedelai, jagung dan tebu akan mengakibatkan tanaman padi semakin tersingkir. Dan akhirnya pasokan beras di pasar dunia akan semakin susah didapatkan, </span><span style="color: black;">dalam </span><span style="color: black;" lang="IN">hal ini mengingat bahwa beberapa negara pengekspor beras juga membaca dan mecoba mengantisipasi krisis pangan ini dengan menstop ekspor beras kepasaran dunia. Situasi ini sangat terlihat pada peningkatan permintaan beras dunia, yang juga disebabkan oleh musibah banjir yang menyebabkan gagal panen di China dan Vietnam.</span></span><o:p></o:p></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: black;" lang="IN"><span face="Times New Roman"> Hal ini kemudian mendorong China mengimpor beras dari Jepang, sedangkan Vietnam tahun ini menutup keran ekspornya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kementerian Pertanian Vietnam pada September tahun 2007 memutuskan larangan ekspor beras tersebut untuk mengamankan kebutuhan pangan dalam negeri. Apalagi target ekspor Vietnam pada 2007 sebesar empat juta ton terlampaui</span><a name="_ftnref5"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn5"><span style=""><span face="Times New Roman"><strong><span times="" new="" roman=""="" sa=""><span style="color: black;">[5]</span></span></strong></span></span><span style=""></span></a><span face="Times New Roman"><span style=""></span>.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: black;" lang="IN"></span><span face="Times New Roman"> Melihat semakin cepatnya perkembangan situasi global saat ini, kita kembali melirik kedalam situasi nasional saat ini. Yang pasti bahwa perkembangan situasi global membawa dampak besar kedalam situasi nasional saat ini. Indikasi terjadinya krisis seperti tahun 1997 kemudian menjadi sangat terlihat dengan lemahnya akses masyarakat dengan sumber-sumber kebutuhan pokoknya. <o:p></o:p></span></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="" lang="IN"> Dimulai dengan kenaikan harga BBM yang dimulai pada pertengahan oktober 2005 lalu ternyata terus beranjak naik menyusul besarnya permintaan industri serta imbas dari kenaikan harga minyak dunia. Di level masyarakat bawah, minyak tanah menjadi barang langka, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang memang dipaksakan untuk mengonversi minyak tanah ke gas yang akhirnya menimbulkan antrean panjang disemua pangkalan minyak tanah diberbagai daerah di Indonesia dan ini akhirnya menjadi sangat ironi untuk sebuah negara anggota OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak). Lemahnya akses masyarakat terhadap minyak tanah dan lemahnya pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia merupakan imbas dari dikuasainya 14 kilang/sumber minyak Indonesia oleh perusahaan minyak asing negara-negara maju. Disisi lain bahwa kenaikan harga kedelai s</span>ampai hari ini belumlah direspons pemerintah dengan mantap dan meyakinkan untuk meredam gejolak kenaikan harga dan krisis pangan yang semakin melanda negeri ini. Lonjakan harga kedelai-sebagai bahan <o:p></o:p></p> <city st="on"><place st="on"></place></city> <p><st1:city st="on"><st1:place st="on">baku</st1:place></st1:City><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">tahu dan tempe-baru direspons dengan menolkan bea masuk. Dan ini bukanlah solusi substantive karena bea masuk hanya 10%, sedangkan harga kedelai di pasar global melesat hingga 100%. Penghapusan bea masuk justru memberi pukulan yang berat bagi para petani kedelai lokal yang pangsa pasarnya sudah habis diserbu oleh pasar kedelai impor.<o:p></o:p></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span face="Times New Roman">Di bidang ekonomi bahwa sampai hari ini pemerintah tetap mengikuti sekian banyak resep dari kelompok Mafia Berkeley yang telah mengabdi selama 32 tahun kepada regim otoriter Soeharto. Banyak dari anggota dan muridnya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi<strong> </strong>dan <strong><span style="font-weight: normal;">menjadi saluran strategi serta kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi <country-region st="on"></country-region><o:p></o:p></span></strong></span></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh <state st="on"><place st="on"></place></state><o:p></o:p></span></strong></p> <p><st1:state st="on"><st1:place st="on">Washington</st1:place></st1:State><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">.</span> </strong><strong><span style="font-weight: normal;">Garis kebijakan ini di kemudian hari dikenal dengan “Washington Consensus”, beberapa rumusan kebijakan seperti </span></strong><em>Pertama</em>, kebijakan pengetatan anggaran yang selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat seperti untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Pembayaran utang adalah suatu keharusan, sementara anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll adalah urusan belakangan. <em>Kedua</em>, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. <em>Ketiga</em>, liberalisasi industri dan liberalisasi perdagangan demi memudahkan negara-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang. Tetapi negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan <em>anti-dumping</em>, <em>export restraint</em>, subsidi dan hambatan non-tarif. <em>Keempat</em>, privatisasi atau penjualan aset-aset milik Negara yang dimaksudkan agar peranan negara di dalam ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya program penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah (<em>under-valued</em>) sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi (<em>piratization</em>), seperti diungkapkan Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard<a name="_ftnref6"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn6"><span style=""><span times="" new="" roman=""="" sa=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Times New Roman">[6]</span></span></span></span><span style=""></span></a><span style=""></span><span face="Times New Roman">.</span><u><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: rgb(34, 34, 34);"> </span></u><strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;"><span face="Times New Roman">Karena strategi dan kebijakan ekonomi <country-region st="on"></country-region><o:p></o:p></span></span></strong></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;">selalu dirancang oleh Mafia Bekeley maka akan selalu menempatkan <country-region st="on"><place st="on"></place></country-region></span></strong><strong><span style="font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;">sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Washington Konsensus. </span></strong><strong><span style="font-weight: normal;">Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan <country-region st="on"></country-region><o:p></o:p></span></strong></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">tidak memiliki kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, strategi dan kebijakan ekonomi yang akhirnya</span></strong> <o:p></o:p></p> <country-region st="on"><place st="on"></place></country-region> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi karena terpaku pada model generik Washington Konsensus. Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. <span style="color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="color: black;">Disituasi sosial-politik bukanlah menjadi cukup baik perkembangannya, ditengah terpuruknya perkembangan bangsa ini kedalam tangan-tangan modal internasional yang selalu dipermudah dengan terbitnya undang-undang yang memfasilitasi masuknya investasi, elit politik hari ini malah sibuk secara bersama-sama mencoba mengambil peran dalam pemilu 2009, seakan-akan bahwa di negara ini tidaklah terjadi apa-apa sehingga proses demokrasi seperti pemilu haruslah menjadi ajang “adu jago” para elit yang siap menjadi antek-antek dari modal internasional. Semua elit politik hari ini sibuk dengan berbagai macam urusan kampanyenya menuju 2009, disisi lain masyarakat dipicu konflik horizontal dengan proses demokrasi yang katanya paling demokratis lewat pemilihan langsung. Proses Pilkadal dibeberapa daerah yang akhirnya membawa konflik horizontal dibeberapa daerah kembali menguat dan ini merupakan bukan hal yang baru bagi kita, mengingat bahwa sepanjang 10 tahun reformasi berjalan sampai hari ini hanya menghasilkan <strong><span style="font-weight: normal;">kekuatan politik (partai politik dan tokoh-tokohnya) yang lahir di masa reformasi, apakah itu PAN, PDIP, PKB, PKS, serta sejumlah partai dan tokohnya yang lain, yang akhirnya menjadi pemicu konflik secara horizontal dibeberapa daerah. Wajah politik <country-region st="on"><place st="on"></place></country-region><o:p></o:p></span></strong></span></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="color: black;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: black; font-weight: normal;">justru terjerembab masuk kedalam dunia libido kekuasaan para elit politik yang memfaatkan masyarakat dan menjebak masyarakat dalam benih-benih perpecahan, yang pada akhirnya masyarakat dibuat lupa atas problem-problem kerakyataan yang sampai hari ini masih dan akan terus berkembang karena perilaku elit-elit politik yang mementingkan kekuasaan belaka.</span></strong><strong><span style="font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><strong><span style="color: black; font-weight: normal;"></span><span face="Times New Roman">Sekian banyak pembacaan kita terhadap perkembangan situasi saat ini kemudian yang menjadi pertanyaan besar kita adalah dimana kita mulai untuk membangun gerakan , atau perjuangan rakyat demi menuju kemerdekaan 100%?.<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="tablecontents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><strong><span style="color: black; font-weight: normal;">Melihat dari perkembangan situasi hari ini, bahwa penguatan indikasi menuju krisis semakin terlihat dan model krisis di tahun 1997 mungkin akan terulang atau akan semakin parah bila dibandingkan dengan tahun 1997. Hal ini mengingat bahwa kenaikan harga minyak dunia dan didorong kenaikan harga sembako bukan hanya memukul para pengusaha-pengusaha besar melainkan juga sektor industri informal yang memang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Maka situasi yang cukup menguat dalam menuju jurang krisis ini haruslah menjadi respon kita sebagai organisasi gerakan. Oleh karena itu kemunculan organisasi gerakan menjadi penting dalam mengawal perubahan situasi dan perjuangan rakyat baik dari sektoral mahasiswa dan berbagai macam sektoral masyarakat lainnya. </span></strong><span class="fullpost"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Untuk itu, kita harus segera membalikan urutannya, bukan sosialisme dan kapitalisme yang telah menjadi batas pilihan-pilihan gerak sejarah tetapi sejarah lah yang memberi batas untuk kapitalisme dan sosialisme. Dengan begini, kita bisa melihat bahwa (ternyata) dunia sedemikian luas dan manusia sudah begitu kaya. Dan Nasional Demokrasi Kerakyatan (NDK) sebagai antitesa dari ideologi-ideologi besar dunia juga memiliki kesempatan sejarah hari ini sebagai bahan refleksi dan basis teori sikap tindakan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan 100% atas pertukaran yang timpang dari Kapitalisme Global serta sisa-sisa bangunan feodalisme yang telah bercokol lama di negeri ini. Menjadi jelas, bahwa sikap sejarah kaum pergerakan hari ini seharusnya setia dan tetap percaya untuk menggunakan pendekatan sejarah teori. Sebab masa depan negeri ini bukanlah dicukupkan ketika aktifis-aktifis kiri-kanan atau tengah itu sekalipun telah merasa cukup ketika sudah mempelajari dan menghapalkan teks-teks revolusioner yang itu sesungguhnya berasal dari pengalaman orang lain dan bukannya pengalaman kita sendiri. Kaum pergerakan haruslah mampu untuk menjadi konteks (bukannya teks) dan selalu berdialetika antara teori yang sedang dibangun dengan gerak laju realitas masyarakatnya sendiri. Kalau Lenin pernah mengatakan : “Tidak ada Gerakan Revolusioner Tanpa Teori Revolusioner”, maka hari ini harus kita ralat menjadi “ Tidak Ada Gerakan dan Teori Revolusioner tanpa Kesadaran Revolusioner”. Dan kesadaran revolusioner ini harus lahir atas tarikan praksis dari obyektivitas sejarah, local atau </span></span><em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">indigenous knowledge</span></em><span class="fullpost"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, yakni pengalaman-pemahaman otentik ketika berhadapan dengan penindasan dalam memperjuangkan pembebasannya”. Mengembangkan teori praksis tentang nasional demokrasi kerakyatan dalam semangat building new path of proletariat movemen, juga harus kita pandang sebagai Indonesian way to build internasional justice/global fairness. Ini artinya, bahwa kita berkewajiban untuk terus mencerdasi konflik yang terjadi dari sekian peristiwa sosial ekonomi politik juga kebudayaan yang terjadi sebagai efek dari praktek liberalisasi. Di sisi lain, bangunan masyarakat produksionis maju harus dapat mengukuhkan Nasional Demokrasi Kerakyatan yang juga mampu memposisikan diri sebagai mode of production, bagian dari masyarakat internasional dengan siasat atas segala dampak maupun kecenderungannya. Kita sebagai anak negeri ini haruslah percaya dan yakin 100% bahwa Indonesia masih bisa menjadi intelektual organik bagi negara-negara dunia ketiga, sebab posisi republik ini untuk mewujudkan Keadilan Global yang sangat signifikan. Ketika banyak daerah di Eropa sadar bahwa krisis ke depan adalah krisis air bersih, tiba-tiba di Indonesia lahir UU Sumber daya Air. Ketika Amerika Latin mulai bergerak ke arah kiri dengan menasionalisasi aset perusahaan minyak Amerika Serikat, tiba-tiba Condeleza Rice datang ke Indonesia untuk merebut Blok Cepu dari pangkuan ibu pertiwi, belum lagi Freeport sebagai perusahaan tambang emas terbesar di dunia telah ratusan tahun menjadi penyuplai upeti terbesar ke AS dan sekutunya. Belum lagi, praktek-praktek liberalisasi segala bidang yang pada akhirnya mengakibatkan jasa pelayanan publik dan sosial di negeri ini melambung tinggi juga menjadi catatan panjang bahwa sesungguhnya bangsa kita adalah bangsa besar yang pada suatu saat rakyat akan segera merapatkan barisan untuk merebut kedaulatan kuasa rakyat atas tanah, air dan udaranya sendiri</span></span><a name="_ftnref7"></a><a href="http://fppiyogyakarta.blogs.friendster.com/my_blog/2008/01/_pembacaan_situ.html#_ftn7"><span style=""><span times="" new="" roman=""="" sa=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Times New Roman"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">[7]</span></span></span></span></span><span style=""></span></a><span style=""><span face="Times New Roman"></span><span class="fullpost"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span></span></span><o:p></o:p></p><br /></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-23848593004476297832008-06-12T01:09:00.000-07:002008-06-18T21:33:50.017-07:00Tolak RUU BHP Laksanakan Revolusi Pendidikan<h3><br /><o:p></o:p><strong><span face="Times New Roman">BHP, Pembodohan Terselubung<o:p></o:p></span></strong></h3> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Setelah terlaksananya perubahan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN), kini muncul rencana untuk melaksanakan hal yang sama di beberapa PTN lain. PTN yang telah berubah menjadi BHMN tersebut adalah UI, ITB, UGM, IPB, UPI, USU dan Unair. BHP (Badan Hukum Pendidikan) merupakan perluasan dari status BHMN yang nantinya akan diterapkan pada PT lainnya, bahkan pada pendidikan dasar dan menengah.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Tujuan dari perubahan status PTN tersebut atau lebih sering disebut dengan otonomi kampus adalah untuk memberikan wewenang secara mandiri dalam pengelolaannya. Kampus diberikan kreativitas sebesar-besarnya untuk mencari sumber pendanaannya. Di antara bentuk kreativitas yang dimaksud adalah kreativitas dalam mengembangkan kompetensi kampus sebagai basis riset sehingga dapat menghasilkan banyak paten, serta income generating technology.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Akan tetapi, sejak pelaksanaan otonomi kampus pada tahun 1999, di beberapa PT-BHMN terjadi kenaikan biaya pendidikan, bahkan sampai tiga kali lipat. Selanjutnya, ada trend di beberapa PTN/universitas tersebut menerima mahasiswa baru dengan jalur khusus yang disertai dengan biaya khusus, hingga 60 jutaan. Sedangkan untuk program regular juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu hingga 25 juta. Dengan demikian, otonomi kampus nampaknya lebih cenderung pada bentuk komersialisasi pendidikan.</span><o:p></o:p></p> <div class="fullpost"><br /><p class="MsoNormal"><strong><span face="Times New Roman">Paradigma Baru Pendidikan Tinggi<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Otonomi kampus dilatarbelakangi oleh krisis yang dialami oleh negara ini, diantaranya menyebabkan negara kesulitan dalam memenuhi anggaran belanja negara di bidang pendidikan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di lain pihak, globalisasi menuntut adanya kompetisi, transparansi dan aturan sesuai sistem pasar.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Pendidikan kemungkinan adalah vaksin terbaik dan satu-satunya untuk melawan dampak terburuk yang diakibatkan oleh globalisasi. Oleh karena itu perlu restrukturisasi pendidikan, yaitu akuntabel terhadap publik, efisiensinya tinggi, kualitas dan relevansi output, manajemen internal yang transparan dan sesuai standar mutu, serta responsif dan adaptif terhadap perubahan. Sejalan dengan konsep tersebut, maka pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggungan negara (lagi) tetapi dari dana masyarakat, sehingga mereka memiliki hak untuk mengawasi kinerja universitas. Selanjutnya, dikenal <city><place></place></city><o:p></o:p></span></p> <p><st1:city st="on"><st1:place st="on">lima</st1:place></st1:City><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">pilar paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu mutu, otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Otonomi kampus, diantaranya dengan kebebasan finansial juga dimaksudkan untuk menciptakan independensi kampus. Sehingga universitas sebagai moral force dapat menjalankan perannya untuk mendukung pembangunan nasional. Demikian menurut Dirjen Pendidikan Tinggi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam makalahnya Higher Education Reform in <country-region><place></place></country-region><o:p></o:p></span></p> <p><st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Untuk mengimplementasikan paradigma baru tersebut, pemerintah mendorong otonomi kampus. Tahap awal dari proses otonomi kampus tersebut adalah perubahan struktur organisasi dan demokratisasi kampus. Pada struktur yang baru tersebut, universitas tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada menteri (DIKNAS) tetapi pada Majelis Wali Amanat (MWA), sebagai stakeholders dari universitas yang terdiri dari unsur pemerintah, senat akademik, dosen, mahasiswa dan masyarakat. Tahun 2000, otonomi kampus di Indonesia ini juga telah menjadi kajian dalam disertasi Eric Beerkens, pakar kebijakan pendidikan tinggi Belanda yang saat itu sebagai kandidat doktor pada University of Twente, Belanda.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong><span face="Times New Roman">Dampak Privatisasi Pendidikan<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Pendidikan merupakan hak setiap warganegara. Oleh karena itu, negaralah yang seharusnya mengelola bidang pendidikan, baik pembiayaan maupun kurikulumnya. Karena, baik/buruknya pendidikan akan berdampak langsung bagi baik/buruknya suatu negara. Paradigma baru dalam bidang pendidikan tersebut, seperti sebuah gagasan yang mulia. Akan tetapi, dampak yang nampak saat ini adalah privatisasi dan komersialisai pendidikan.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Privatisasi pendidikan tentu saja akan melepaskan negara dari tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar warganegaranya akan pendidikan. Dampak yang akan langsung terlihat adalah berkurangnya subsidi pendidikan, sehingga biaya pendidikan akan semakin mahal. Dengan kondisi ini, maka tidak menutup kemungkinan pendidikan (tinggi) hanya akan menjadi sebuah khayalan bagi sebagian besar warganegara negeri ini sebagaimana di jaman kolonial Belanda dulu. Akibatnya, persentase rakyat yang bodoh semakin tinggi.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Konsep subsidi silang dalam dunia pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi golongan tidak mampu yang diambil dari biaya pendidikan dari golongan kaya, menurut penulis tidak akan efektif. Hal ini karena jumlah golongan tidak mampu lebih banyak daripada golongan mampu. Disamping itu juga harus diperhatikan dampak psikis yang mungkin akan muncul, jika biaya pendidikan golongan tidak mampu menjadi beban bagi golongan mampu. Oleh karena itu, menjadikan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat adalah lebih bijak.</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span face="Times New Roman">Dampak lain dari privatisasi pendidikan adalah tidak bisa dielakkannya praktik komersialisasi pendidikan. Ilmu pengetahuan layaknya sebuah komoditas perdagangan. Hal ini seperti yang disampaikan Dirjen Dikti dalam makalahnya diatas bahwa “The distinction between knowledge and commodity has narrowed”. Pendapat ini tidak jauh dari tafsiran “jika ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka harus rela membayar mahal”. Akibatnya, konsep ’mengamalkan’ ilmu lebih karena dorongan materi daripada untuk ’ibadah’, yaitu untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kuliah.</span><o:p></o:p></p> <span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman";"></span><span face="Times New Roman"><span face="Times New Roman">Di sisi lain, hubungan peserta didik/mahasiswa dengan guru/dosen yang diibaratkan seperti anak dan orang tua akan luntur. Hal ini karena mereka merasa telah membayar mahal dan harus mendapatkan pelayanan terbaik. Tuntutan lebih diakibatkan karena dorongan materialisme. Sebagaimana dalam dunia perdagangan, konsumen adalah raja. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini akan merubah norma yang selama ini kita yakini, bahwa guru adalah orang tua kedua yang juga harus kita hormati.</span></span></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3917702574576034483.post-55420521688796281422008-06-12T01:05:00.000-07:002008-06-18T21:34:23.057-07:00Seputar Kenaikan BBMMomentum Kebangkitan Nasional hari ini, banyak krisis yang telah menerpa di negri ini. Untuk itu, dalam membaca dampak atas kenaikan BBM kali ini, sebagai kaum pergerakan, kita tidak perlu dipusingkan terhadap analisis angka-angka naik turunnya harga minyak dunia. Sebab, tidak menentunya harga riil produksi minyak dunia saat ini juga disebabkan adanya spekulasi-spekulasi ekonom untuk memainkan harga pasaran internasional. Akibatnya bisa terlihat dari ketegangan sosial dalam masyarakat kita pada hari ini. Harga-harga semakin melambung paska ketidakjelasan pemerintah untuk memastikan rencana kenaikan harga BBM di dalam negri. Namun, membaca banyak laporan mengenai fluktuasi minyak dalam negri, terlihat bahwa dalam <st1:city st="on">lima</st1:City> tahun terakhir produksi minyak <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> mengalamipenurunan. Dan dalam penurunan tersebut telah mengharuskan Indonesia mengimpor defisit kebutuhannya, yang setiap tahun mencapai 503 ribu barel per hari, sementara ekspornya hanya 413 ribu barel per hari. Artinya, defisit kebutuhannya adalah 90 ribu barel yang harus dibeli dengan mata uang dolar di tengah situasi naiknya harga minyak dunia.<div class="fullpost"> Walaupun belum teruji kebenarannya, impor minyak mentah 500 ribu barel per hari (bph) dan BBM 500 ribu bph harus dilakukan karena kemampuan maksimal produksi minyak dan kemampuan kapasitas refinery nasional sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan di dalam negeri.</span><o:p></o:p> Namun, anehnya menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu: "...kenaikan harga minyak dunia hingga 81 dolar AS per barel tersebut sebetulnya berdampak positif bagi <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Sebab nilai minyak yang diekspor masih lebih besar dibandingkan yang diimpor. Sehingga dampaknya ke anggaran pemerintah menjadi netral karena kelebihan penerimaan dari hasil ekspor itu dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan subsidi BBM". (Kompas, 19/9/07). Maka, berdasarkan pernyataan itu, kenaikan minyak dunia hingga mencapai 100 dolar sekalipun seharusnya tidak akan membuat anggaran jebol. </span><o:p></o:p></p> Tapi, dari sini yang harus digarisbawahi bahwa besarnya pendapatan pemerintah dari sektor Migas ternyata harus terbagi-bagi lagi sesuai dengan ketentuan Kontrak Profit Sharing (KPS), dimana sebesar 85 persen untuk pemerintah dan 15 untuk swasta. Dan sesungguhnya porsi swasta ini masih dapat diminimalisir jika <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> mampu mengelola minyaknya sendiri. Namun kenyataannya justru pihak asing hingga kini telah merajai pengelolaan migas di negeri ini sampai 92 persen dari produksi minyak <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> (www. Mediacare, 18/9/07). </span><o:p></o:p></p> Tegasnya, Pertamina bukan lagi pemain utama dalam industri migas <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Justru, Indonesia Chevron Pacific Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan dengan produksi minyak paling dominan yang total produksi minyaknya hampir mendekati 44% dari total produksi minyak dari perut ibu pertiwi ini. Bahkan selama tiga tahun, perusahaan tersebut terus memantapkan posisi sebagai leader dalam produksi minyak. Dan PT Pertamina sebagai BUMN hanya menempati urutan kedua dengan produksi 136.12.000 ribu bph dengan pangsa produksi sebesar 11,53%. Bahkan dalam sepuluh daftar pemain terbesar (top ten) migas di Indonesia, hanya terdapat dua perusahaan nasional, yakni Medco dan Pertamina, sisanya adalah pemain asing seperti Chevron, Conoco Phillips, Total, ExxonMobil Oil Indonesia dan PetroChina (Seputar Indonesia, 31/10/07). </span><o:p></o:p></p> Singkat kata, kenaikan BBM kali ini masih kelanjutan dari lagu lama bahwa proses liberalisasi minyak di negri ini masih tetap berlangsung. Sehingga menilai Pertamina, kita harus mulai membedakan antara terminologi menguasai dengan memiliki pasokan minyak di negri ini. Dan kita juga masih ingat, paska isu pemanasan global mulai merebak di seluruh dunia, telah terjadi peralihan fungsi tanaman biji-bijian sebagai pangan masyarakat dunia berubah menjadi sumber energi alternatif guna memastikan roda industri kapitalime Negara-negara maju tetap terus berjalan. Dan pada hari ini, krisis global kekurangan pangan dapat dipastikan juga telah menjadi imbas dari keserakahan sistem penjajahan <st1:city st="on"><st1:place st="on">gaya</st1:place></st1:City> baru itu sendiri.</span><o:p></o:p></p> Tidak perlu ragu lagi, bawha rezim hari ini SBY-JK ternyata juga tidak ada ubahnya seperti rezim-rezim sebelumnya. Pada saat ini, semakin ditegaskan bahwasanya</span><span class="htmltypewriter2"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: black;"> </span></span>model ekonomi yang dianut pemerintahan SBY-JK sangat berorientasi pasar, tunduk pada determinan ekonomi asing dan meminggirkan jutaan <st1:city st="on"><st1:place st="on">massa</st1:place></st1:City> rakyat. Akibatnya saat harga minyak dunia melonjak naik dan rupiah melemah karena spekulasi pasar, terlihatlah bobroknya pondasi ekonomi kita. Kampanye untuk mensejahterakan orang banyak dikalahkan oleh orientasi pencarian sumber-sumber pembiayaan negara yang sangat instanjalan pintas dengan mengandalkan bantuan luar negeri tanpa ada orientasi strategis ketahanan nasional sama sekali. Sebagai akibatnya, paska pengesahan UU Penanaman Modal Asing No.25/2007, langsung disusul dengan rencana kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi, privatisasi 37 aset-aset strategis BUMN, bahkan krisis pangan dan ekonomi global malah ikut melambungkan harga-harga sembako dalam negri semakin membumbung tinggi.</span></span><o:p></o:p></p></div>Community Student KSBhttp://www.blogger.com/profile/10911134951731361071noreply@blogger.com0