Tiga Kantor pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diguncang aksi demo, Selasa (28/7) kemarin. Demonstrasi itu dilakukan oleh pemuda dan masyarakat yang tergabung ke dalam Forum Masyarakat Untuk Transparansi (Format). Mereka menggelar orasi sekaligus membacakan sedikitnya 10 poin tuntutan. Sebagian besar tuntutan itu terkait erat dengan dugaan praktik korupsi dan prilaku buruk pejabat yang tidak punya komitmen moral terhadap terbentuknya KSB.
Agung dan Jonni Saputra, pentolan aksi sekaligus bertindak selaku orator menyinggung keras terhadap ketegasan Bupati, KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM terhadap melakukan pembinaan internal dan memberi sanksi terhadap oknum birokrat yang diduga nakal. Aksi ini berlangsung damai di bawah pengamanan kepolisian dan tanpa hujatan.
Bupati diminta tidak lamban menentukan sikap dalam berbagai kasus hukum dan penyimpangan birokrasi, beberapa diantaranya, mendesak Bupati agar memberi sanksi serta tidak melindungi pejabat dan panitia tender yang diduga korup, mendesak pengusutan hukum hilangnya kas DPPKAD senilai Rp 200 juta, Bappeda harus bertanggung jawab atas perencanaan yang tumpang tindih dan merugikan keuangan daerah, mendesak Sekda bertanggung jawab atas pembebasan lahan bermasalah, Batalkan tender listrik untuk pengusaha Sebesar Rp 5,4 Milyar di Balisung karena banyak rakyat tak dapat listrik, selanjutnya, Format juga meminta Bupati memerintahkan Inspektorat serta kepolisian menindak tegas pejabat tender pasar seteluk, batalkan Perda No 34 tentang mega proyek, usut proyek Wabsite DPRD senilai Rp 66 juta serta meminta Bupati mengedepankan program pemberdayaan pemuda pengangguran, petani dan Nelayan.
Selain itu, Agung dan Joni menyebut ada puluhan pejabat yang diduga bermasalah dan siap diseret ke meja hijau. Format menurut keduanya tidak ditunggangi kepentingan politik, kontraktor atau siapapun. Organisasi ini murni forum rakyat dan tidak ingin menghujat akan tetapi datang guna mengingatkan Bupati atas kinerja bawahannya yang korup. (Kar)
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar